Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai langkah Presiden Jokowi yang meminta revisi aturan JHT sebagai langkah yang tepat.
Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pemerintah untuk menampung aspirasi pekerja dan pihak lainnya sebelum melakukan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terkait JHT. Harapannya, gelombang penolakan bisa diredam dengan aspirasi yang ditampung.
“Saya kira setelah adanya arahan dan perintah presiden gimana adanya momentum yang baik ini untuk kita kawal bersama-sama dan mendorong kepada pemerintah untuk duduk bersama dengan stakeholders yang lain agar mencari jalan yang terbaik,” katanya kepada Liputan6.com, Rabu . “Saya harap para pihak tadi yang berbicara, duduk bersama dan mencari secara holistik solusi yang terbaik, tentu arahnya dengan ketentuan undang-undang SJSN, pada akhirnya kan ada ruang pintu terbuka untuk diskresi atau pengecualian-pengecualian itu yang dibicarakan baik-baik,” imbuh dia.
Menyusul ditetapkannya aturan baru dana JHT yang baru dapat dicairkan pada usia 56 tahun, Stafsus Kemnaker jabarkan akan ada JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi korban PHK. Seperti apa?
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota DPR Apresiasi Jokowi Dorong Revisi Permen Terkait Pencairan JHT: Langkah Positif - Tribunnews.comLangkah Presiden Jokowi perintahkan menteri Airlangga dan Ida Fauziyah untuk menyederhanakan tata cara dan persyaratan pembayaran JHT diapresiasi.
Read more »
DPR Dukung Penindakan Terukur terhadap KKB PapuaDPR mendukung TNI-Polri untuk melakukan penindakan terukur terhadap KKB Papua.
Read more »
Wamenkumham Pastikan RUU TPKS Tak Bertabrakan dengan Undang-undang Lain | merdeka.comArtinya, lanjut dia, dengan menyandingkan RUU TPKS dengan undang-undang lainnya maka tidak akan tumpang-tindih.
Read more »
Wakil Ketua Komisi II DPR: Penunjukan Periode Kedua Kepala IKN Harus Konsultasi dengan DPRWakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menyebut penunjukan periode kedua Kepala Otorita IKN harus konsultasi dengan DPR.
Read more »
DPR Segera Kaji Usulan Kenaikan Biaya Haji | merdeka.comAce menjelaskan, Panja BPIH Komisi VIII akan menetapkan biaya haji ini setelah mendengarkan pihak maskapai penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi selama di Arab Saudi, dan kebutuhan kesehatan.
Read more »
DPR-RI dan Kemensos Dorong Pencairan Bansos di Labuan Bajo dan MedanMemasuki masa reses Persidangan III, Komisi VIII DPR-RI dan Kementerian Sosial bersama-sama melakukan pengecekan pencairan bantuan sosial di tiga kota. Secara serentak, pencairan bansos dilakukan di Kota Ternate, Labuhan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat), dan Kota Medan.
Read more »