Aliansi Alim Ulama Jakarta mendesak pemerintah untuk segera mematuhi putusan MA terkait kewajiban menyediakan vaksin halal.
Jakarta, Beritasatu.com - Para ulama yang tergabung dalam Aliansi Alim Ulama Jakarta menyampaikan pernyataan sikap mendesak pemerintah untuk segera mematuhi putusan Mahkamah Agung terkait kewajiban menyediakan vaksin halal dalam program vaksinasi Covid-19.
Para alim ulama bersepakat menyatakan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1149/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 tanggal 28 April 2022 belum merujuk pada Putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 Tanggal 14 April 2022 tersebut. "Isi Keputusan Menteri Kesehatan dimaksud, ternyata belum merujuk pada Putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 Tanggal 14 April 2022 tersebut," ujar Muqadam Thariqah At-Tijaniyah, KH Muhammad Yunus Hamid yang bergabung Aliansi Alim Ulama kepada wartawan, Selasa .Selain itu, Aliansi Alim Ulama juga bersepakat Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.
"Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan belum mematuhi Putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022, dengan menjamin kehalalan vaksin yang dipergunakan untuk vaksinasi. Karena mayoritas pengguna vaksin adalah umat Islam, sebagai mayoritas warga negara di Indonesia.
Sementara, Pembina Yayasan Konsumen Muslim Indonesia , KH Jamaluddin F Hasyim yang menjadi promotor gerakan Aliansi Alim Ulama ini menyebutkan banyak sekali para alim ulama yang resah atas sikap pemerintah yang sepertinya tampak enggan mematuhi putusan MA ini.Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah akan Musnahkan Vaksin Covid 19 Kadaluarsa - Tribunnews.comPemerintah akan memusnahkan vaksin Covid 19 yang telah Kadaluarsa alias expired sehingga tidak bisa digunakan.
Read more »
Pertalite dan Solar Bakal Dibatasi, Siapa Saja yang Boleh Beli?Pemerintah tengah menggodok aturan soal pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar.
Read more »
Kadin Desak Pemerintah Segera Ratifikasi RCEP, Begini AlasannyaRCEP dinilainya memiliki peran yang sangat fungsional dan strategis dalam mendorong peningkatan ekspor dan investasi untuk Indonesia.
Read more »
CPNS Mundur karena Gaji Kecil, Pemerintah Diminta Transparan Soal Hak dan Kewajiban Sejak Awal - Pikiran-Rakyat.comAnggota DPR RI, Guspardi Gaus menyikapi soal mundurnya ratusan CPNS yang lulus tahap akhir karena gaji kecil.
Read more »
PMK di Aceh, Peternak Berharap Segera Dapat Bantuan Obat dan Vaksin dari PemerintahPara perternak berharap, pemerintah pusat segera mengirimkan obat dan vaksin untuk hewan ternak, sehingga dapat diperoleh secara gratis. * Regional
Read more »