Soal Pemberhentian Terawan, Ahli Hukum Pidana: Jangan Sangkut Pautkan Ke Politik - Tribunnews.com

South Africa News News

Soal Pemberhentian Terawan, Ahli Hukum Pidana: Jangan Sangkut Pautkan Ke Politik - Tribunnews.com
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 tribunnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 11 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 8%
  • Publisher: 51%

Soal Pemberhentian Terawan, Ahli Hukum Pidana: Jangan Sangkut Pautkan Ke Politik

memberi tanggapannya terkait pemberhentian Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia . Ia juga menilai isu 'pesanan' pemecatan Terawan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI tidaklah benar. "Masalah ini jangan ditarik- tarik dengan politik, karena ini menyangkut nasib orang banyak,"

"MKEK ini sebenarnya seperti pengadilan juga, artinya ada prosedurnya, nah salah satu prosedurnya itu akan menghadirkan orang teradu, jadi diberi kesempatan,"Apa Kabar Indonesia Malam

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

tribunnews /  🏆 37. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ini Daftar 75 Parpol Berbadan Hukum yang Bisa Daftar Ikut Pemilu 2024Ini Daftar 75 Parpol Berbadan Hukum yang Bisa Daftar Ikut Pemilu 2024Melalui surat edaran Nomor M.HH-AH.11.04-09 tertanggal 17 Februari 2022 Kemenkumham merilis daftar 75 partai politik (parpol) yang telah berbadan hukum yang bisa daftar ikut pemilu 2024.
Read more »

Romo Benny Mendukung Pendeta Saifudin Ibrahim Segera Diproses HukumBenny berharap agar Kominfo secepatnya menutup semua akun media sosial milik Saifuddin. Saifuddin Ibrahim menjadi sorotan setelah videonya di Youtube viral. Video...
Read more »

Yusril: Majelis Rakyat Papua Tak Punya Kedudukan Hukum Gugat UU Otsus PapuaYusril Ihza Mahendra menjadi saksi ahli pemerintah dalam sidang uji materi revisi kedua UU Otsus Papua di MK. Yusril berpendapat Majelis Rakyat Papua tak punya kedudukan hukum untuk menguji materi UU Otsus Papua. Polhuk AdadiKompas dianvictory
Read more »

Kuasa Hukum Sebut Dea Onlyfans Bisa Jadi JC Ungkap Onlyfans di IndonesiaKuasa Hukum Sebut Dea Onlyfans Bisa Jadi JC Ungkap Onlyfans di IndonesiaKuasa hukum sebut Dea Onlyfans bisa jadi justice collaborator untuk mengungkap praktek platform Onlyfans di Indonesia.
Read more »

Dea OnlyFans Pilih Membisu Saat Hadir di Polda untuk Wajib Lapor, Ini Keterangan Kuasa HukumDea OnlyFans Pilih Membisu Saat Hadir di Polda untuk Wajib Lapor, Ini Keterangan Kuasa HukumDea OnlyFans tidak ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi. Dea yang masih berstatus sebagai mahasiswa membuat keluarganya menjadi penjamin agar tidak ditahan.
Read more »



Render Time: 2025-04-05 06:02:43