RUU PPP Kembalikan Penomoran UU ke Setneg. Dengan begitu, penomoran UU tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).
ANGGOTA Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan mengembalikan fungsi Kementerian Sekretariat Negara sebagai lembaga yang bertugas melakukan penomoran sebuah UU.
"Pengundangan kembali ke Setneg seperti sebelum tahun 2005," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi saat dihubungi di Jakarta, Selasa . Baleg dan pemerintah sendiri telah selesai melakukan pembahasan dan pengesahan RUU PPP yang selanjutnya akan di bawa ke dalam sidang paripurna DPR pasca masa reses mendatang. Dalam RUU tersebut, kewenangan pengundangan dikembalikan ke Kemensetneg sebagaimana sebelum 2005."Penomoran UU itu pada dasarnya ada di Setneg, sehingga perubahan ketentuan ini pada dasarnya untuk memudahkan kerja," ungkap Awiek lebih lanjut.
Adapun, bunyi pasal yang mengubah kewenangan penomoran UU dari Kemenkumham ke Kemensetneg dalam RUU PPP yaitu, Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 85 ayat RUU PPP.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ahli Hukum Tata Negara Nilai Revisi UU PPP Mengesankan DPR Ugal-ugalanHerlambang menilai revisi UU PPP mengesankan DPR ugal-ugalan. Sebab, yang diperintahkan MK adalah memperbaiki UU Cipta Kerja, bukan malah merevisi UU P3.
Read more »
DPR Targetkan 3 RUU Provinsi Pemekaran Papua Selesai Sebelum Juni 2022Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan pihaknya menargetkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua selesai sebelum Juni 2022.
Read more »
Draf RUU Provinsi Bali Tinggal Ketok PaluPenyempurnaan dan harmonisasi RUU Provinsi Bali sudah dilakukan di Badan Legislasi (Baleg). Hampir seluruh fraksi di DPR RI menyetujui. Via: detikBali
Read more »
Puan Sahkan RUU TPKS, Kado Terindah Sambut Hari KartiniPengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS adalah angin segar dalam perlindungan bagi kaum perempuan karena mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.
Read more »
Komisi II DPR Targetkan Tiga RUU DOB Papua Selesai Sebelum Juni 2022Sebelumnya, Sidang Paripurna DPR pada Selasa (12/4) menyetujui tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menjadi usul inisiatif DPR.
Read more »