Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan pihaknya menargetkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua selesai sebelum Juni 2022.
"Ada tiga RUU terkait pemekaran di Papua yang pembahasannya dilakukan Komisi II DPR. Kami berusaha sebelum Juni 2022, seluruh RUU itu bisa disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Rifqi seperti dilansir Antara.
Menurut dia, pembentukan dapil baru itu berdampak penambahan dapil dan penambahan jumlah kursi anggota DPR RI sehingga harus disesuaikan dengan segera agar sinkron dengan tahapan Pemilu 2024. Bentrok yang melibatkan pengunjuk rasa dengan sejumlah aparat terjadi di Kawasan Wilayah Istana Negara. Pengunjuk rasa menolak rencana pemekaran Papua hingga berujung ricuh. Empat anggota polisi diserang hingga alami luka-luka.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
18 Tahun Mengendap di DPR, Moeldoko Dorong Percepatan Pengesahan RUU PPRTRUU PPRT yang diharapkan menjadi payung hukum dan perlindungan bagi PRT tak kunjung dibawa ke agenda pembahasan di sidang paripurna DPR.
Read more »
Draf RUU Provinsi Bali Tinggal Ketok PaluPenyempurnaan dan harmonisasi RUU Provinsi Bali sudah dilakukan di Badan Legislasi (Baleg). Hampir seluruh fraksi di DPR RI menyetujui. Via: detikBali
Read more »
UU TPKS Bukti Perjuangan DPR Hidupkan Semangat KartiniRUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang telah disahkan menjadi UU oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam disebut bukti DPR hidupkan semangat Kartini.
Read more »
DPR: Pemerintah Harus Tanggapi Tuduhan Pelanggaran HAM dalam Aplikasi PedulilindungiPemerintah Indonesia diminta memberikan tanggapan serius atas tuduhan Kemenlu AS terkait adanya dugaan pelanggaran HAM dalam aplikasi Pedulilindungi.
Read more »
Kemlu Amerika Tuding PeduliLindungi Langgar HAM, DPR Angkat SuaraKementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut ada dugaan pelanggaran HAM dalam aplikasi PeduliLindungi. Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Daulay, mendesak agar pemerintah Indonesia memberikan tanggapan serius atas hal tersebut.
Read more »