RUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI Sebut Masih Bahas soal Sanksi: Menurut anggota Komisi I DPR Nurul Arifin, saat ini pembahasan hanya tersisa terkait ketentuan sanksi pelanggaran penggunaan data pribadi.
Liputan6.com, Jakarta Komisi I DPR RI mengklaim akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah diinisiasi sejak tahun 2016.
2 dari 3 halamanTinggal SinkronisasiSebelumnya, DPR menyebut akan mensegerakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi . Komisi I DPR RI menyebut, pembahasan RUU PDP bersama Pemerintah hanya tinggal sinkronisasi saja. Dalam Rapat Paripurna DPR Selasa , pembahasan RUU PDP diperpanjang. Meutya mengatakan, RUU PDP ditargetkan untuk disahkan pada masa persidangan DPR mendatang yaitu bulan Agustus 2022.
“Disepakati nanti lembaga ini ditunjuk atau dibentuk berdasar Keppres . Apakah mau membentuk baru atau menunjuk yang sudah ada, silahkan,” jelas Meutya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi II DPR Usulkan Perpu untuk Pemilu 2024 Bulan DepanSejumlah anggota Komisi II DPR sepakat dengan usulan Perpu untuk Pemilu 2024. Perpu dibutuhkan untuk mengakomodir daerah pemilihan imbas pemekaran wilayah yang belum diatur dalam UU Pemilu.
Read more »
Komisi II DPR Buka Opsi Perppu untuk Akomodir Dapil Pemekaran Papua dan IKNKomisi II DPR membuka opsi bagi Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang...
Read more »
Komisi II Buka Opsi Presiden Bisa Keluarkan Perppu Akomodasi DOB Papua dan IKN dalam UU PemiluSebab, sejauh ini, Komisi II DPR RI belum membicarakan revisi UU pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan pentingnya hadir daerah pemilihan baru tersebut.
Read more »
Komisi III Bantah tak Libatkan Masyarakat Susun RKUHPMenurut Anggota DPR Arsul Sani DPR RKUHP dibentuk lewat partisipasi masyarakat.
Read more »
DPR: Terbebani BBM Subsidi, Pertamina Rugi & Sulit EkspansiKomisi VI: Terbebani BBM Subsidi, Pertamina Rugi & Sulit Ekspansi
Read more »
Puan Maharani : DPR akan Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2022Ada sejumlah catatan dari Komisi VIII DPR terkait pelaksanaan ibadah haji 1443H yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi DPR bersama dengan pihak Pemerintah
Read more »