Pekerja sektor teknologi informasi Rusia berisiko menganggur di tahun baru jika undang-undang tentang kerja jarak jauh disahkan.
TEMPO.CO, Jakarta - Kremlin mencoba menarik kembali puluhan ribu pekerja teknologi informasi Rusia yang lari ke luar negeri.Memiliki pekerjaan yang relatif mudah dipindahkan, para pekerja TI Rusia pindah ke luar negeri setelah Moskow mengirim tentaranya ke Ukraina pada 24 Februari 2022 dan ratusan ribu orang yang menyusul ketika panggilan militer dimulai pada bulan September.Pemerintah memperkirakan bahwa 100.000 spesialis TI saat ini bekerja untuk perusahaan Rusia di luar negeri.
'Saya sudah lama ingin pergi. Pada 24 Februari, semuanya menjadi jelas. Saya mengerti bahwa tidak ada lagi kehidupan di Rusia,' katanya.Ia mengatakan, momobilisasi memberi kesempatan banyak pekerja IT pindah ke luar negeri untuk bisa menjaga pekerjaannya.'Sebelum mobilisasi, tidak ada yang berpikir untuk memberi izin kepada orang-orang untuk pindah entah ke mana.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Inilah Daftar 75 Undang-Undang yang Dihapus dan Diubah Perppu Cipta Kerja JokowiPerppu Cipta Kerja yang menggantikan omnibus law No. 11/2020 mengatur dan mengubah 75 Undang-Undang mulai dari BPJS hingga alih daya (outsourcing)
Read more »
Keputusan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja Dinilai Lecehkan Konstitusi: Ini Bencana Undang-undangJokowi beralasan, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 itu dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait urusan investor di dalam dan luar negeri
Read more »
Presiden Jokowi Resmi Sahkan KUHP Baru Jadi Undang-Undang - JawaPos.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menjadi Undang-Undang (UU).
Read more »
Buruh Muak dengan Gimmick DPR soal UU Cipta KerjaKelompok buruh memilih diterbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Read more »
Sederet Fakta UU PPSK yang Sempat Menuai KontroversiPemerintah dan DPR telah meresmikan Undang-undang PPSK atau Omnibus Law Keuangan pada 15 Desember lalu.
Read more »