Kelompok buruh memilih diterbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Liputan6.com, Jakarta Kelompok buruh memilih diterbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Omnibus Law UU Cipta Kerja, ketimbang beleid tersebut dibahas kembali di parlemen.
Menurut dia, Partai Buruh dihidupkan kembali karena persoalan Omnibus Law. Ia merasa kaum buruh dikibuli DPR, yang mencatut namanya dalam aspirasi padahal tidak dilibatkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Cipta Kerja yang telah disahkan inkonsitusional bersyarat. MK juga meminta pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja.
"Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantor Presiden Jakarta, Jumat .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Buruh Setuju Terbitnya Perppu Cipta Kerja, tapi Belum Tau IsinyaKelompok buruh sepakat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja)
Read more »
Buruh Setuju dengan Perppu Cipta Kerja Diterbitkan Jokowi, tapi Belum Tahu Isinya | merdeka.comRegulasi ini dibuat untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 yang menyatakan UU Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Read more »
Perppu UU Cipta Kerja Diteken Jokowi, Partai Buruh: Itu Jalan TerbaikPresiden Partai Buruh Said Iqbal khawatir karena memasuki tahun politik yang berpotensi pembahasan revisi dipolitisasi.
Read more »
Tolak Isi Perpu Cipta Kerja Soal Penentuan Upah, Partai Buruh Soroti 4 PoinPartai Buruh menolak isi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja.
Read more »
Ketua Partai Buruh Pertanyakan Minimnya Upah Buruh di Balik Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaKetua Partai Buruh Said Iqbal mempertanyakan rendahnya upah masyarakat bawah dan kelas pekerja yang tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Read more »
Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD: Alasan Mendesak!Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) karena alasan yang mendesak.
Read more »