Pemerintah telah menyerahkan draf RUU Hukum Acara Perdata ke Komisi III DPR yang diikuti penyerahan daftar inventarisasi masalah RUU itu dari DPR ke pemerintah. Pembahasan RUU ini akan dimulai pertengahan Maret 2022. Polhuk AdadiKompas rini_rek
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu . Rapat kerja tersebut membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah ingin mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan melalui kodifikasi hukum acara perdata. Selama ini, hukum acara perdata di Tanah Air dipandang masih mewarisi karakter kolonial di era Hindia-Belanda yang membeda-bedakan golongan masyarakat. Padahal, hal itu sudah tidak relevan lagi dengan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mensyaratkan semua orang sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dalam rapat perdana pengusulan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Rabu , mengatakan, kodifikasi hukum acara perdata dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan publik akan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hal itu juga untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi III Sepakati RUU Hukum Acara Perdata Dibahas di PanjaKomisi II menerima 1.239 DIM RUU Hukum Acara Perdata dari Pemerintah.
Read more »
RUU SKN disepakati diubah menjadi RUU KeolahragaanKomisi X DPR RI dan pemerintah menyetujui perubahan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) menjadi ...
Read more »
Paripurna DPR RI Setujui Tujuh RUU Provinsi Menjadi Undang-UndangDPR memandang perlu menata kembali dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia
Read more »
DPR Sahkan RUU Keolahragaan Jadi Undang-UndangDPR Sahkan RUU Keolahragaan Jadi Undang-Undang. UU Keolahragaan merupakan revisi dari Rancangan Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).
Read more »
DPR Sahkan RUU tentang 7 Provinsi Jadi Undang-UndangKeputusan itu diambil dalam rapat paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (15\/2\/2022).\n\n
Read more »
Paripurna DPR setujui tujuh RUU provinsi menjadi undang-undangDPR RI menyetujui pengesahan tujuh RUU menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan III Tahun sidang 2021-2022. Apa saja ketujuh RUU tersebut?
Read more »