DPR memandang perlu menata kembali dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia
DPR RI menyetujui pengesahan tujuh Rancangan Undang-Undang menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan III Tahun sidang 2021-2022. .
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI menyetujui pengesahan tujuh Rancangan Undang-Undang menjadi undang-undang dalam Rapat ParipurnaRI ke-15 Masa Persidangan III Tahun sidang 2021-2022. Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus yang memimpin rapat paripurna menanyakan kepada perwakilan fraksi dan anggota DPR, apakah RUU tentang provinsi dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang.
Pertanyaan itu dijawab"setuju" oleh para anggota dewan dalam rapat yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa . Tujuh RUU tentang provinsi yang disetujui Kalimantan Selatan, RUU Provinsi Kalimantan Barat, RUU Kalimantan Timur, RUU Provinsi Sulawesi Selatan, RUU Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU Provinsi Sulawesi Utara dan RUU Provinsi Sulawesi Tengah.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Paripurna DPR setujui tujuh RUU provinsi menjadi undang-undangDPR RI menyetujui pengesahan tujuh RUU menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan III Tahun sidang 2021-2022. Apa saja ketujuh RUU tersebut?
Read more »
DPR Sahkan RUU tentang 7 Provinsi Jadi Undang-UndangKeputusan itu diambil dalam rapat paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (15\/2\/2022).\n\n
Read more »
DPR Setujui RUU Keolahragaan Menjadi Undang-Undang | Kabar24 - Bisnis.comDPR RI mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) keolahragaan menjadi undang-undang.
Read more »
Anggota DPR: Pemerintah perlu segera aktivasi Badan Pangan NasionalPemerintah perlu segera mengaktivasi operasional Badan Pangan Nasional dalam rangka meningkatkan kinerja sektor pangan di Tanah Air dan tidak terlalu berpegang kepada kebijakan yang sifatnya terkait liberalisasi.
Read more »
Debat dengan DPR, Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Diusir dari Ruang Rapat | Ekonomi - Bisnis.comRapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan pihak Krakatau Steel dan Kementerian Perindustrian membahas progres smelter di Kalimantan Selatan, proyek blast furnace yang mangkrak, dan penjelasan terkait impor baja. Dalam perjalanan RDP, muncul debat antara Anggota DPR RI dan Direktur Utama KRAS.
Read more »
DPR Sebut Kalau Permenaker soal JHT Harus Dicabut Jika Rugikan PekerjaSaleh Partaonan Daulay mengaku sejauh ini dalam rapat dengan Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan tidak sama sekali membicarakan perubahan tentang (JHT).
Read more »