'Apakah harus Presiden yang harus menyelesaikan? Jadi menurut saya ini berlebihan,' kata pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad
KESIMPULAN Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyatakan adanya pelanggaran HAM dalam proses asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai berlebihan. Sebab, Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintah untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK tersebut.
Menurut Suparji, kewenangan Komnas HAM untuk menangani polemik itu patut dipertanyakan. Sebab, yang menjadi masalah dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN adalah produk hukum dari lembaga antirasuah itu sendiri. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah yang tepat harus dilakukan melalui jaur hukum, misalnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara .
"Akhirnya kan jadi dilema, sudah dilakukan investigasi, menguras energi, tenaga, jadi polemik berkepanjangan. Terus kemudian ujung-ujungnya rekomendasi kepada Presdien untuk turun tangan," tandas Supaji. Selain itu, Ali menyebut proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN saat ini juga sedang dan masih menjadi objek pemeriksaan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi . Sehingga pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut dalam rangka menjunjung tinggi asas hukum.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Apakah 2021 Jadi Waktu yang Tepat untuk Beli Ponsel Lipat?Lewat Galaxy Z Fold3 5G dan Galaxy Z Flip3 5G, Samsung ingin membawa produk ponsel lipat ke segmen mainstream. Bisakah? Lewat Galaxy Z Fold3 5G dan Galaxy Z Flip3...
Read more »
Komnas HAM keluarkan lima rekomendasi terkait kasus pegawai KPKKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan lima rekomendasi kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan terkait ...
Read more »
KPK hormati hasil penyelidikan Komnas HAM terkait TWKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas dugaan pelanggaran HAM dalam alih status ...
Read more »
KPK Hormati Hasil Penyelidikan Komnas HAM Terkait Polemik TWKKPK akan mempelajari rekomendasi dari Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM pada pelaksanaan TWK setelah menerima laporan hasil penyelidikannya.
Read more »
Temuan Komnas HAM soal TWK KPK: 11 Pelanggaran, Taliban, dan Saran ke JokowiKomnas HAM telah menyelesaikan penyelidikannya terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK.
Read more »