Terkait kasus TWK pegawai KPK, Komnas HAM keluarkan 5 rekomendasi berikut.
Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia . ANTARA/Muhammad ZulfikarJakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengeluarkan lima rekomendasi kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan terkait dengan kasus tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi .
Rekomendasi tersebut disampaikan juga karena Presiden merupakan pejabat pembina kepegawaian tertinggi sehingga dapat mengambil alih seluruh penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan. Ketiga, melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.
Keseluruhan rekomendasi tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam hal ini Komnas HAM adalah lembaga independen yang dapat memberikan rekomendasi hasil dari penyelidikan dan pemantauan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komnas HAM: KPK Melanggar HAM |Republika OnlineKomnas HAM berharap rekomendasi akan segera ditindaklanjuti Presiden Jokowi.
Read more »
Komnas HAM: Label Taliban Pegawai KPK Bentuk Pelanggaran HAMKomisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan label taliban sengaja dikembangkan dan dilekatkan kepada pegawai KPK dengan latar belakang tertentu.
Read more »
Komnas HAM Umumkan Hasil Penyelidikan TWK KPK Hari IniKomnas HAM sebelumnya menyatakan telah menemukan sejumlah hal baru dan signifikan dalam penyelidikan dugaan pelanggaran HAM terkait TWK KPK.
Read more »
Temuan Komnas HAM, TWK Dirancang untuk Singkirkan Pegawai KPK TertentuDalam temuannya, Komnas HAM menyebut bahwa pelaksanaan TWK dilakukan untuk menyingkirkan pegawai KPK dengan background tertentu khususnya mereka yang distigma atau dilabeli sebutan Taliban. TempoNasional
Read more »
Komnas HAM Sebut Pelabelan Taliban Terhadap Pegawai KPK Tidak BerdasarKomisioner Komnas HAM Amiruddin mengatakan, pelabelan Taliban terhadap sejumlah pegawai KPK disebut tak mempunyai dasar.
Read more »