Sebelum dikenal sebagai pemain kelapa sawit, keluarga Eka Tjipta Widjaja sejak lama bermain minyak goreng. Sejarah Bimoli terkait dengan dirinya.
Forbes mencatat Keluarga Widjaya pada urutan kedua dalam daftar Orang Terkaya Indonesia tahun 2021 dengan kekayaan US$ 9,7 miliar atau setara dengan Rp 139,2 triliun.Sejarah kekayaan keluarga ini terkait kemunculan minyak goreng bermerek Bimoli lebih dari setengah abad silam. Minyak goreng itu muncul pada 1968 dan diproduksi CV Bitung Manado Oil Limited. Bisa jadi Bimoli singkatan dari Bitung Manado Oil Limited.
"Tahun 1950 ia mulai berdagang kopra sampai Pulau Selayar. Tahun 1957 dia pindah ke Surabaya," tulis Sam Setyautama dalam. Dia pernah menjadi pemasok kebutuhan TNI di Indonesia Timur pada dekade 1950-an. Dalam bisnis kelapa sawitnya, keluarga Widjaja memiliki Sinar Mas Agro Resources And Technology Corporation . PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban yang berdiri pada 1962 menjadi cikal-bakalnya. Belakangan perusahaan ini mengelola sekitar 138 ribu hektar kebun kelapa sawit di Indonesia,
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Eka Pratama, orang Indonesia pertama di puncak ‘Atmosphere’ - ANTARA NewsEka Pratama mengepakkan sayapnya ke restoran tertinggi di dunia, Atmosphere Burj Khalifa, Dubai. Pria asal Indonesia ini bahkan menjadi orang Asia pertama yang menjabat kepala chef di salah satu restoran terbaik di Dubai itu. Selengkapnya:
Read more »
Pengumuman! DMO dan DPO Minyak Sawit DicabutKebijakan wajib pasok kebutuhan dalam negeri (DMO) dan penetapan harga (DPO) minyak sawit (CPO) dicabut!
Read more »
Setelah HET Migor, Kini Aturan DMO Minyak Kelapa Sawit DicabutGELORA.CO - Pemerintah menghentikan kebijakan wajib penuhi kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) minyak sawit mentah...
Read more »
Kejagung Mulai Penyelidikan Dugaan Pelanggaran DMO Produk SawitKejagung Mulai Penyelidikan Dugaan Pelanggaran DMO Produk Sawit. Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi mengatakan, pada prinsipnya, suatu pelanggaran kebijakan pemerintah pusat bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Read more »