PTUN Batalkan UMP DKI 2022, DPRD: Kita Terus Bersama Buruh agar Dapat Hak Layak Sindonews BukanBeritaBiasa .
"Kalau bilang pendapatan atau gaji, ini nggak layak itu layak, hal tersebut tergantung kinerja dari pekerjaan yang dilakukan, jadi banyak sekali. Kita lihat saja nanti Pemprov DKI akan melakukan kajian apa. Support yang terbaik buat semuanya itu yang kita dukung," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Rani Mauliani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa .Menurut dia, terkait UMP 2022 yang harus kembali turun ke Rp4.573.845 atau 5,1 persen harus dikaji dan dipelajari dulu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bakal mengkaji dan evaluasi amar putusan PTUN DKI terkait Upah Minimum Provinsi 2022 yang dimenangkan sejumlah pengusaha. PTUN Jakarta melalui laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Jakarta, Selasa menyatakan amar putusan dilakukan secara elektronik itu mengabulkan seluruh gugatan dari pengusaha. Adapun penggugat yakni Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PTUN Batalkan UMP DKI Rp 4,6 Juta Revisi Anies, Apindo Ajak Pemprov DKI Duduk BersamaApindo mengajak Pemprov DKI unduk duduk bersama usai PTUN batalkan UMP DKI Rp 4,6 juta hasil revisi Gubernur DKI Anies Baswedan.
Read more »
PTUN Jakarta batalkan Keputusan Gubernur DKI soal UMP 2022Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Anies Baswedan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang ...
Read more »
PTUN Batalkan Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen | merdeka.comPTUN Batalkan Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen
Read more »
PTUN Kabulkan Gugatan Pengusaha, Anies Harus Batalkan Revisi UMP Jakarta 2022PTUN DKI Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta terkait pembatalan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies Baswedan.
Read more »
Pemprov DKI evaluasi putusan PTUN soal pembatalan Pergub UMP 2022Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta soal pembatalan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum ...
Read more »
Fraksi PDIP DPRD DKI Desak Pemprov Jakarta Masukkan ACT dalam Daftar HitamKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, nama ACT sudah tercemar sehingga tidak perlu lagi ada kerja sama dengan ACT.
Read more »