Polda Metro Setop Perkara Arteria Dahlan, Polisi Sarankan Masyarakat Lapor ke MKD DPR via tribunnews
Zulpan menyebut, perkara yang menjerat Arteria terganjal hak imunitas sebagai anggota dewan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3 Pasal 224 UU 17 tahun 2014.Atas dasar itu, Arteria tidak dapat diproses pidana tanpa melewati rangkaian sidang dan putusan di Mahkamah Kehormatan Dewan .
Untuk itu, Zulpan mengimbau apabila ada kelompok masyarakat yang ingin tetap memperkarakan dugaan ujaran kebencian Arteria bisa melapor ke MKD. Masyarakat Sunda yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Budaya Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa menuntut Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan untuk diproses secara hukum karena dianggap melecehkan orang Sunda, di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis . Mereka menggelar pentas budaya temasuk atraksi debus. Warta Kota/Henry Lopulalan
"Apabila masyarakat ingin melanjutkan perkara tersebut, bisa melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR RI," imbuh Zulpan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Polda Metro Jaya Periksa Pelapor Arteria Dahlan Kasus Bahasa SundaPenyidik Polda Metro Jaya mulai mengusut kasus dugaan SARA yang menjerat Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan. Hal ini setelah menerima pelimpahan berkas dari...
Read more »
Polisikan Arteria Dahlan, Para Pelapor akan Diperiksa di Polda Metro Jaya Hari IniPara pelapor anggota DPR RI Arteria Dahlan terkait dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA, akan diperiksa polisi, hari ini.
Read more »
Terkait Kasus Arteria Dahlan, Polda Metro Jaya Periksa Sejumlah SaksiSebelumnya, Arteria Dahlan dilaporkan ke Polda Jawa Barat buntut meminta salah satu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang saat rapat berbicara menggunakan bahasa Sunda dipecat.
Read more »
Polda Metro Arahkan Pihak Merasa Dirugikan Arteria Dahlan buat Aduan ke MKD | merdeka.comZulpan menyampaikan, ahli telah memberikan pandangan sesuai kompetensi. Ahli dalam hal ini memaparkan Pasal 224 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau UU MD3.
Read more »