Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mempertanyakan dasar pertimbangan hakim yang meringankan vonis terdakwa Juliari Batubara. Anggota Komisi VIII DPR Bukhori...
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mempertanyakan dasar pertimbangan hakim yang meringankan vonis terdakwa Juliari Peter Batubara . Salah satunya soal terdakwa yang sudah cukup menderita akibat memperoleh makian publik kendati belum ada putusan pengadilan yang inkrah.
"Putusan ini sangat mengherankan. Semestinya makian publik menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk perberat hukuman, bukan sebaliknya," kata Bukhori dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam keterangannya yang dikutip, Rabu . Menurut dia, makian publik sebenarnya muncul akibat rasa kekecewaan dan kemarahan mereka lantaran haknya dirampas oleh pejabat yang semestinya melindungi. Seyogyanya, kata dia, hakim juga harus cermat melihat ini sebagai ekspresi dari suasana batin mereka yang menjerit.Bukhori menilai vonis hakim gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat lantaran mereka adalah pihak yang paling merasa dirugikan akibat korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh bekas Menteri Sosial itu selama pandemi berlangsung.
Menurutnya, vonis hakim semestinya mampu memberikan efek jera sekaligus menyiratkan pesan yang 'kuat dan tajam' kepada khalayak untuk tidak coba-coba melakukan korupsi di tengah pandemi. "Namun sangat disayangkan, vonis itu hanya mengundang publik untuk tidak berhenti mengolok-olok terpidana, tetapi kian melebar dan dikhawatirkan menyasar majelis hakim hingga kehormatan lembaga peradilan itu sendiri," katanya.Lihat Juga: Terbukti Korupsi Bansos Covid-19, Juliari Divonis 12 Tahun Penjara
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Muncul Skema 3 Capres Tanpa Ajak Demokrat dan PKS di 2024Skema Pilpres 2024 yang kini muncul di publik adalah Partai Demokrat dan PKS tak diajak dalam koalisi pertarungan. Simak selengkapnya:
Read more »
Soroti Kinerja KKP, Politikus PKS Ini Berikan 3 Catatan KrusialPolitikus PKS drh Slamet menyoroti kinerja KKP dengan memberikan tiga catatan krusial terkait kegiatan KKP tahun 2021 dan usulan kegiatan tahun anggaran 2022. DPRRI
Read more »
Bahas Perjanjian E-Commerce ASEAN, PKS Minta Pemerintah Lindungi UMKM Lokalperjanjian E-Commerce ASEAN memungkinkan bagi produk-produk UMKM dalam negeri memiliki orientasi ekspor.
Read more »
Heboh Surat Minta Sumbangan Gubernur Sumbar, Ini Kata PKSPKS Sumbar mengaku tak menyiapkan pembelaan untuk Gubernur Sumbar, karena sedang fokus pada program penanganan dampak COVID-19.
Read more »
Juliari Batubara Layak Dipenjara Seumur Hidup, ICW Punya 4 AlasannyaICW mengemukakan empat alasan agar hakim memaksimalkan hukuman terhadap terdakwa korupsi Bansos Covid-19 Juliari Batubara. JuliariBatubara
Read more »