Skema Pilpres 2024 yang kini muncul di publik adalah Partai Demokrat dan PKS tak diajak dalam koalisi pertarungan. Simak selengkapnya:
Sedang Partai Demokrat yang memiliki 54 kursi dan PKS 50 kursi di DPR disebut berada di luar pemerintah Presiden Jokowi. Jika dipersentasekan, koalisi partai pendukung Presiden Jokowi itu sama dengan 82%, sedangkan Demokrat dan PKS jika digabungkan hanya 15%.Dari penghitungan kekuatan di parlemen itu, dibuat skema tiga kekuatan koalisi di Pilpres 2024 berdasarkan partai yang mendukung pemerintahan Jokowi.
"Menurut saya, ini skema koalisi spekulatif yang kurang make sense, karena lebih menujukan semangat meng-contain partai-partai di luar pemerintahan, dari pada didasarkan baca pembacaan dinamika koalisi dan sejarah kompetisi politik sebelumnya," kata Umam.Umam menyoroti skema yang menggabungkan kekuatan tiga partai berbasis umat Islam yakni PPP, PKB, dan PAN. Sementara PKS, yang juga merupakan partai berbasis umat Islam, tak dimasukkan dalam skema kekuatan itu.
"Salah satu indikasinya, hal itu ditunjukkan oleh disatukannya 3 partai beridentitas partai Islam atau partai berbasis umat Islam seperti PKB, PAN, PPP, dan meng-exclude PKS," ujarnya. Padahal, menurut Umam, PKS merupakan partai yang punya potensi besar meraup suara dari basis umat Islam. Sedangkan menggabungkan PKB dan PAN juga dinilai tak beralasan, sebab kedua partai itu memiliki basis massa yang berbeda.
"Sementara jika identitas Islam yang hendak ditampilkan, maka PKS berpotensi aktor besar dalam menggarap kelompok Islam, utamanya kalangan konservatif. Lagi pula, meng-exclude PKS namun memasukkan PKB dan PAN yang keduanya memiliki latar belakang sosial kultural yang berbeda, dari basis NU dan Muhammadiyah, menjadi lebih kurang make sense," ucapnya.