Politikus PKS, Hidayat Nur Wahid mengingatkan empat menteri Presiden Jokowi yang maju capres di pilpres tidak boleh menggunakan fasilitas dan anggaran negara.
Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan sah-sah saja jika empat menteri Presiden Joko Widodo berniat untuk mencalonkan diri menjadi presiden pada Pilpres 2024. Yang terpenting, kata Hidayat, tidak boleh menggunakan fasilitas dan anggaran negara untuk agenda pencapresan tersebut.
“Sekarang tergantung Pak Jokowi, apakah minta mereka mengundurkan diri atau tidak, karena berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan,” kata Hidayat. “Rakyat juga harus tandai empat menteri, jika ada yang menggunakan fasilitas negara atau anggaran negara untuk agenda pencapresan, maka tidak perlu dipilih nanti karena belum apa-apa sudah melanggar aturan dan tidak memberikan contoh yang baik,” ungkap Hidayat.Selain itu, kata Hidayat, dengan adanya niat empat menteri Jokowi maju menjadi capres 2024, maka wacana perpanjangan masa jabatan presiden sudah tidak laku lagi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PKS: Menteri yang Berniat Nyapres Sebaiknya Mundur dari KabinetPolitikus PKS Mardani Ali Sera menilai menteri yang berniat menjadi calon presiden (capres) tidak akan fokus bekerja. Karena itu, ia seharusnya mundur.
Read more »
Menanti Sikap Jokowi soal Desakan Sanksi Menteri Pro-perpanjang JabatanMuncul dorongan dari sejumlah kalangan ingin Presiden Jokowi memberi sanksi menteri yang menggaungkan perpanjangan masa jabatan presiden. Akan kah disanksi?
Read more »
Senior PDIP Ungkap 4 Menteri Nyatakan Mau Maju Pilpres ke JokowiPolitikus PDIP Pmenyebut Jokowi bertanya kepada empat menteri soal jadi capres. Hal itu menandakan Jokowi tidak ingin memperpanjang masa jabatan presiden.
Read more »
Demokrat Minta Jokowi Beri Sanksi ke Menteri yang Wacanakan Penundaan PemiluDemokrat meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memberikan sanksi kepada para menteri yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Read more »
Jokowi Diminta Evaluasi Menteri yang Suarakan Perpanjangan Masa Jabatan PresidenJokowi diminta mengevaluasi menteri yang membuat suhu politik kian panas, terutama yang melempar wacana penundaan pemilu sampai memperpanjang masa jabatan Presiden.
Read more »
Demokrat Minta Jokowi Sanksi Menteri Terlibat Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden | Today Merdeka.comBelum lagi menurut Kamhar, terlihat jelas para menteri yang terang-terangan mendukung dan mengamplikasi wacana penundaan pemilu di publik.
Read more »