Belum lagi menurut Kamhar, terlihat jelas para menteri yang terang-terangan mendukung dan mengamplikasi wacana penundaan pemilu di publik.
Partai Demokrat meminta Joko Widodo menertibkan dan memberikan sanksi kepada para menterinya yang turut terlibat dalam isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Masyarakat menantikan sikap tegas Jokowi setelah meminta para pembantunya hentikan wacana penundaan pemilu.
"Publik kini menantikan sikap tegas Presiden Jokowi untuk menertibkan dan memberi sanksi tegas terhadap pembantu-pembantunya yang ikut aktif atau menjadi penggerak beredar dan berkembangnya wacana penundaan pemilu, penambahan masa jabatan presiden, dan presiden tiga periode," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis .Sumber : Merdeka.com
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Usai Makan dan Belum Bayar, Pria Ini Juga Bawa Kabur Motor Pemilik WarungSepeda motor milik seorang penjual bakso di Kalurahan Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) digondol pembelinya sendiri.
Read more »
Beberapa Industri Budi Daya Ikan Belum Penuhi Standar Kesejahteraan HewanKoalisi NGO Act for Farmed Animals mendesak produsen dan para pengecer untuk meningkatkan kesejahteraan di industri budidaya ikan.
Read more »
Mendikbudristek: 50 Persen Peserta Didik Belum Capai Kompetensi Literasi |Republika OnlineMeski kompetensi literasi peserta didik rendah, tetapi survei karakter cukup tinggi
Read more »
Mahasiswa Solo Raya Bakal Unjuk Rasa pada 14 April 2022, Polisi: Belum Ada PemberitahuanRencananya, aksi ini akan diikuti 700-1.000 orang dari 20-an organisasi BEM se-Solo Raya.
Read more »
Perusahaan di Sragen Belum Bayar Pajak Rp9,5 Miliar, Empat Truk Disita | merdeka.comKantor Wilayah DJP Jawa Tengah II menyita empat truk boks milik sebuah perusahaan di Sragen. Penyitaan dilakukan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta, setelah perusahaan berinisial PT XXX tersebut tidak memenuhi kewajiban pajak yang mencapai Rp9,5 miliar.
Read more »
Minyak Curah Belum HET, Wamendag: Harganya Masih WajarWamendag mengaku bila minyak goreng curah di pasaran belum sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter
Read more »