PKS Kritik Pihak Istana Soal Pembelian Kendaraan Baru Senilai Rp 8,3 Miliar: Pemerintah Harus Cerdas - Tribunnews.com

South Africa News News

PKS Kritik Pihak Istana Soal Pembelian Kendaraan Baru Senilai Rp 8,3 Miliar: Pemerintah Harus Cerdas - Tribunnews.com
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 tribunnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 20 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 51%

PKS Kritik Pihak Istana Soal Pembelian Kendaraan Baru Senilai Rp 8,3 Miliar: Pemerintah Harus Cerdas

Rencananya, pengadaan mobil baru itu untuk kegiatan kenegaraan dan tamu-tamu negara.

Mardani menyebut, seharusnya pemerintah bijak menggunakan anggaran negara, apalagi saat ini masih dalam situasi pandemi"Pemerintah perlu cerdas menyiasati kondisi keuangan negara. Fokus ke penanganan pandemi," kata Mardani saat dihubungi Tribun, Selasa .Misalnya saja dengan menggunakan sistem sewa untuk kendaraan."Sekarang eranya tidak memiliki kendaraan.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

tribunnews /  🏆 37. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Istana soal Anggarkan Rp 8,3 M Beli Mobil Baru: Untuk Acara KenegaraanIstana soal Anggarkan Rp 8,3 M Beli Mobil Baru: Untuk Acara KenegaraanIstana memberikan penjelasan terkait pengadaan mobil baru dengan anggaran senilai Rp 8,3 miliar. Kendaraan ini digunakan untuk acara kenegaraan.
Read more »

Tanggapan Istana Soal Anggaran Rp 8,3 Miliar untuk Beli Mobil BaruTanggapan Istana Soal Anggaran Rp 8,3 Miliar untuk Beli Mobil BaruKasetpres, Heru Budi Hartono memberikan penjelasan mengenai anggaran Rp 8,3 miliar untuk pengadaan mobil baru. Selengkapnay: 👇 AnggaranMobilBaru
Read more »

Istana Anggarkan Pengadaan Mobil untuk Tamu Negara Rp 8,3 MiliarIstana Anggarkan Pengadaan Mobil untuk Tamu Negara Rp 8,3 MiliarPihak Istana mengatakan pengadaan ini sudah direncanakan sejak tahun 2018 melalui proses kajian secara mendalam.
Read more »

Tolak Revisi UU PPP, PKS Minta Libatkan Partisipasi PublikTolak Revisi UU PPP, PKS Minta Libatkan Partisipasi PublikFraksi PKS DPR RI menolak pembahasan lebih lanjut revisi kedua atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).
Read more »



Render Time: 2025-04-03 04:18:02