RUU Kesehatan dinilai dapat menjadi instrumen hukum yang kuat untuk melarang penjualan rokok eceran atau batangan. Harapannya, prevalensi merokok anak-anak menurun. Kesehatan AdadiKompas Kompas58
Dua orang anak yang beranjak dewasa merokok di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu .
Pada tahun 2019, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota BogorIka Lastyaningrum menyurvei 30 sekolah di Bogor dengan hasil yang cukup memprihatinkan.Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota Jakarta Tubagus Haryo Karbyanto pada webinar ”Diseminasi Hasil Penelitian Distribusi Spasio-Temporal Penyedia Rokok di Kota Medan, Bogor, dan Malang”, Rabu , mengatakan, saat ini merupakan situasi tepat untuk mengendalikan jumlah perokok di Indonesia, yakni melalui RUU Kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan Benget Suragih mengatakan, berdasarkan data Sistem Produksi Terintegrasi pada 2018, terdapat 107 negara yang telah melarang penjualan rokok eceran untuk menekan angka perokok. Di Indonesia, penjualan rokok eceran belum dilarang.
Sofyansyah, Pengawasan Perdagangan Ahli Muda Kementerian Perdagangan, mengatakan, hal pertama yang perlu dilakukan untuk mengendalikan produk tembakau ialah memperkuat regulasi berikut sanksinya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kontroversi RUU Kesehatan: Anggaran wajib untuk kesehatan dihapus, 'layanan kesehatan akan makin buruk' - BBC News IndonesiaRancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan akan menghapus kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 5% dari total APBN. Kebijakan itu dikhawatirkan dapat “memperburuk layanan kesehatan” bagi masyarakat miskin dan rentan, khususnya di wilayah tertinggal, kata sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Read more »
Kontradiktif Transformasi Kesehatan dengan dihapuskan Mandatory Spending dalam Ruu KesehatanKewajiban alokasi APBN dan APBD untuk pembiayaan kesehatan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan.
Read more »
Ahli Hukum Tata Negara Kritisi RUU Kesehatan: Jangan untuk Mendulang KeuntunganAhli hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritisi RUU Kesehatan yang dikhawatirkan menempatkan kesehatan sebagai industri dan sarana mendulang keuntungan
Read more »
Galau Hati Petani Tembakau Gegara RUU KesehatanRancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Pasal 154 menempatkan tembakau sebagai produk yang setara dengan narkotika dan zat adiktif lain. Bagi petani, pasal itu seolah lonceng kematian budidaya komoditas berharga ini.
Read more »
RUU Kesehatan dengan Metode Omnibus Dinilai Terlalu InstanPengajar STH Jentera Bivitri Susanti menilai pembahasan dan penyusunan RUU Kesehatan dengan metode omnibus law akan berbahaya dalam demokrasi
Read more »