Penundaan Pemilu ke 2027 Berisiko Politik dan Hukum |Republika Online

South Africa News News

Penundaan Pemilu ke 2027 Berisiko Politik dan Hukum |Republika Online
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 34 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 63%

Menurut akademisi Muhammadiyah, demokrasi tak harus berhenti karena adanya Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, mengingatkan, penundaan pemilu 2024 ke 2027 dapat menimbulkan risiko politik dan ketidakpastian hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Wacana pemilu serentak 2024 ditunda ke tahun 2027, mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Hal itu telah menjadi diskursus publik, belakangan ini. Pasalnya, ketika pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan di tengah pandemi, banyak pihak menyarankan agar pilkada ditunda. Namun, pemerintah tetap pada pendirian untuk melaksanakan pilkada dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Menurut Atang, ada problem di kelembagaan negara, yakni posisi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota akan mengalami kekosongan. Masa pengabdian mereka akan berakhir pada 2024. Sehingga fungsi politik selama tiga tahun tidak berjalan.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

republikaonline /  🏆 16. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pilih amendemen atau e-Voting terkait Pemilu 2024Pilih amendemen atau e-Voting terkait Pemilu 2024Diskursus penundaan atau pengunduran waktu pemilihan umum dari 2024 menjadi 2027 perlu disikapi secara dini, terutama dari sisi regulasi.\r\n\r\nSetidaknya ada ...
Read more »

Jumlah Perempuan Penyelenggara Pemilu Perlu Ditingkatkan |Republika OnlineJumlah Perempuan Penyelenggara Pemilu Perlu Ditingkatkan |Republika OnlinePuskapol UI menilai jumlah perempuan penyelenggara pemilu perlu ditingkatkan
Read more »

Pemberian Remisi Koruptor, Pengamat: Sah-sah Saja karena Kemenkumham Berbasis UUPemberian Remisi Koruptor, Pengamat: Sah-sah Saja karena Kemenkumham Berbasis UUPengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai, sah-sah saja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengeluarkan remisi terhadap para koruptor. Pengamat...
Read more »

Tokoh Politik Malaysia Sambut Ismail Sabri Yaakob Sebagai PM |Republika OnlineTokoh Politik Malaysia Sambut Ismail Sabri Yaakob Sebagai PM |Republika OnlinePara pemimpin partai dan tokoh politik beri dukungan atas terpilihnya Ismail Sabri
Read more »

Kemenkes Jelaskan Soal Distribusi Vaksin ke Luar Jawa-Bali |Republika OnlineKemenkes Jelaskan Soal Distribusi Vaksin ke Luar Jawa-Bali |Republika OnlineJubir Kemenkes akui ada beberapa kendala vaksinasi di luar Jawa-Bali
Read more »

Industri Tekstil Indonesia Terus Didorong ke Arah Lebih Baik |Republika OnlineIndustri Tekstil Indonesia Terus Didorong ke Arah Lebih Baik |Republika OnlineSustainable fashion sebagai bagian dari industri hijau telah diatur pemerintah.
Read more »



Render Time: 2025-03-31 11:29:01