Penghitungan Pesangon Karyawan Saat Kena PHK Menurut Undang-Undang

South Africa News News

Penghitungan Pesangon Karyawan Saat Kena PHK Menurut Undang-Undang
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 soloposdotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 7 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 6%
  • Publisher: 51%

Penghitungan pesangon karyawan tetap saat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

Dilansir dari bisnis.com Peraturan Pemerintah tersebut merupakan turunan dari UU/11/2020 tentang Cipta Kerja termasuk didalamnya peraturan terkait PHK baik bagi perusahaan maupun pekerja.

• Jika masa bekerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, pesangon yang diberikan sesuai dengan nilai masa dua bulan upah.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

soloposdotcom /  🏆 33. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dukung Revisi, DPR: Aturan JHT Jangan Tabrak Undang-UndangDukung Revisi, DPR: Aturan JHT Jangan Tabrak Undang-UndangAnggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai langkah Presiden Jokowi yang meminta revisi aturan JHT sebagai langkah yang tepat.
Read more »

Bamsoet Dorong Pembuatan UU Khusus Ekonomi DigitalBamsoet Dorong Pembuatan UU Khusus Ekonomi DigitalTren dunia industri saat ini dipenuhi digitalisasi, sehingga pembuatan undang-undang khusus ekonomi digital dinilai perlu dilakukan.
Read more »

PM Kanada Akhiri Keadaan Darurat |Republika OnlinePM Kanada Akhiri Keadaan Darurat |Republika OnlineKanada mengakhiri penggunaan Undang-Undang Darurat untuk mengatasi aksi protes
Read more »

Dukung Revisi, DPR: Aturan JHT Jangan Tabrak Undang-UndangDukung Revisi, DPR: Aturan JHT Jangan Tabrak Undang-UndangAnggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai langkah Presiden Jokowi yang meminta revisi aturan JHT sebagai langkah yang tepat.
Read more »

Konsorsium Pendidikan ingin penundaan pembahasan revisi UU SisdiknasKonsorsium Pendidikan ingin penundaan pembahasan revisi UU SisdiknasKonsorsium Pendidikan Indonesia (KoPI) yang gabungan sejumlah organisasi profesi dan kemasyarakatan menginginkan agar pembahasan revisi Undang-undang Sistem ...
Read more »



Render Time: 2025-04-07 08:21:51