Regulasi yang diciptakan secara instan berpotensi tidak menyelesaikan masalah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga riset Center for Indonesian Policy Studies menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 22 tahun 2022 tidak secara otomatis menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat masuknya investasi di Indonesia.
"Apakah ada perubahan substansial di Perppu tersebut dibanding UU Cipta Kerja yang dapat menimbulkan kontroversi?" tanya Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies Krisna Gupta, Selasa . Ia mencontohkan, seperti mengevaluasi sistem Online Single Submission dan meneruskan berbagai upaya yang mendukung kemudahan berusaha atau ease of doing business. Jika ingin dikaitkan dengan keberadaan UU Cipta Kerja sebagai omnibus dalam memajukan perekonomian Indonesia, Krisna menambahkan, membangun iklim investasi yang kondusif dan mampu menarik minat investor perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Ungkap 9 Pertimbangan Terbitkan Perppu Cipta KerjaPerppu ini juga memuat 9 pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut.
Read more »
Presiden Jokowi Keluarkan Perppu Ciptaker, Bagaimana Tahap Pembentukan Sebuah Perppu?Tata cara pembentukan Perppu diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.
Read more »
Buruh Pertimbangkan Sepakati Isi Perppu Cipta Kerja, Ini SyaratnyaBuruh akan mempertimbangkan menerima isi Perppu Cipta Kerja, asalkan permintaan yang belum terpenuhi nantinya akan tertuang dalam peraturan pemerintah.
Read more »
Besaran Pesangon Karyawan PHK dan Pensiun 2023 Berdasar Perppu Cipta KerjaPerppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur ulang besaran pesangon yang diterima buruh jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Read more »
Buruh Soroti 9 Poin Perppu Cipta Kerja yang Tak Sesuai HarapanSerikat pekerja/buruh menolak isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja karena dinilai belum sesuai dengan permintaan buruh.
Read more »