Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim mampu menyelesaikan aduan warga hingga 98,1 persen atau setara dengan 9.985 laporan setiap bulannya.
Laporan ditindaklanjuti melalui website resmi Cepat Respon Masyarakat di crm.jakarta.go.id. Situs ini juga terintegrasi dengan 13 kanal aduan lainnya yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.
Pada Januari 2023 ada sebanyak 14.233 laporan dengan jumlah 5.225 pelapor yang tercatat di laman CRM. 12.936 laporan dinyatakan selesai. Rata-rata waktu penyelesaian laporannya berlangsung dalam kurun waktu empat hari. Disusul laporan terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum , dimana ada 930 laporan tentang fasos dan fasum di Ibu Kota. Kemudian, kategori arus lalu lintas juga banyak dilaporkan dengan jumlah 345 laporan oleh 246 pelapor.
2 dari 2 halamanKanal AduanSementara itu, pada 12 Februari 2023 ini sudah ada 1.936 laporan yang masuk di CRM dengan 961 pelapor. Sama halnya dengan di Januari 2023, pada Februari ini laporan terbanyak juga disampaikan lewat JAKI.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jakarta Tidak Lagi Ibu Kota 2024, Pemprov DKI-Kemenkeu Bahas Pemanfaatan Aset NegaraPemprov DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pemanfaatan aset negara di Jakarta...
Read more »
Warga Keluhkan Macet DKI, PKS Usul Kebijakan Hari Bebas Kendaraan PribadiBelakangan ini, warga Jakarta mengeluh soal macet. PKS DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk belajar dari negara maju.
Read more »
Warga Pancoran Buntu Datangi Balai Kota, Minta Pemprov DKI Tak Gusur Mereka'Kami melayangkan surat permohonan serta perlindungan hukum, lalu desakan ke Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menggusur paksa warga Pancoran Buntu II.'
Read more »
Kasus Dugaan Guru Agama Cabuli Siswi SD, Disdik DKI Perketat Evaluasi Tenaga KontrakPemprov DKI bakal mengetatkan proses evaluasi tenaga kontrak kerja individu (KKI).
Read more »
Warga Pancoran Buntu II Minta Pemprov DKI Tak Lakukan PenggusuranWarga Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan melayangkan surat permintaan perlindungan hukum kepada Penjabat (Pj) Gurbernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Read more »