'Kami melayangkan surat permohonan serta perlindungan hukum, lalu desakan ke Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menggusur paksa warga Pancoran Buntu II.'
, Jakarta Selatan, didampingi Lembaga Bantuan Hukum mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat pagi.
"Kami melayangkan surat permohonan serta perlindungan hukum, lalu desakan ke Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menggusur paksa warga Pancoran Buntu II," ujar pengacara publik LBH Jakarta Jihan Fauziah, Jumat.Pergub Penggusuran Disebut Jadi Kendala Sengketa Lahan Pancoran Buntu II, Ini Alasannya... Selain itu, ada aduan dari PT Pertamina kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal perkara Pancoran Buntu II yang disebut untuk menegakkan Pergub DKI Nomor 207 Tahun 2016.
"Ketiga, Pemprov DKI Jakarta wajib memberikan hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga Pancoran Buntu II. Hal ini sebagaimana secara tegas diatur UU HAM dan Komentar Umum Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perumahan," kata Jihan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dua Alasan Heru Budi Tunjuk Pensiunan Jenderal TNI-Polri Sebagai Komisaris BUMD DKIPemprov DKI ungkap alasan penunjukan sejumlah pensiunan jenderal TNI-Polri di posisi komisaris BUMD DKI
Read more »
4 Purnawirawan Jenderal Jadi Petinggi BUMD DKI, Ini Penjelasan PemprovPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi tunjuk sejumlah purnawirawan TNI dan Polri untuk isi kursi komisaris hingga dewan pengawas BUMD. Apa penjelasan Pemprov DKI?
Read more »
Soal Pemisahan Koridor di Skywalk Kebayoran Lama , Pemprov DKI: Untuk Permudah MasyarakatPrioritas skywalk untuk mengintegrasikan penumpang antarmoda, yaitu Stasiun KRL dan Transjakarta.
Read more »
Pemprov DKI Kebut Penyelesaian Jalan Layang Non-Tol untuk Akses Menuju JISDinas Bina Marga DKI Jakarta merampungkan pembangunan jalan layang yang menghubungkan Tol Dalam Kota dan pintu timur JIS. Akses menuju JIS belum rampung dan butuh waktu dua tahun untuk penganggaran dan perencanaan. Metropolitan AdadiKompas
Read more »
Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar ElektronikOjol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik TempoMetro
Read more »
Penjelasan Pemprov DKI soal Ramai Purnawirawan Jenderal Jadi Komisaris BUMDPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di era kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menunjuk sejumlah purnawirawan TNI-Polri mengisi jabatan strategis di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Read more »