Selain ERP, masih ada cara lain yang dinilai bisa atasi kemacetan di Jakarta.
atau jalan berbayar menuai sorotan dari berbagai kalangan.
“ERP ini sebaiknya jangan diberlakukan dulu di lokasi-lokasi yang ada pemukimannya. Masyarakat yang sudah tinggal puluhan tahun di situ dan belum tentu menggunakan transportasi publik pasti akan komplain. Pertanyaannya, apakah kalau ERP ini diterapkan, kemacetan akan berkurang? Belum tentu juga kan,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin .Sejauh ini, kata dia, baru ada beberapa ruas jalan yang paling siap fasilitas angkutan publiknya.
Lebih lanjut kata Nirwono, ada beberapa opsi lain yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi kemacetan. Salah satunya adalah pengenaan biaya parkir progresif.Misalnya, untuk tarif parkir yang lokasinya berada semakin ke pusat kota, maka tarif parkirnya semakin mahal. Selain itu, juga perlu disediakan kantong-kantong parkir yang nyaman dan dekat dengan transportasi publik.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pengamat Sebut ERP Tak Begitu Saja Kurangi Kemacetan di JakartaRencana Pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuai kritik dari berbagai kalangan.
Read more »
Jalan Berbayar ERP di Jakarta, Jadi atau Tidak?Rencana penerapan ERP di Jakarta berjalan tidak mulus. Banyak pihak menolak rencana yang digagas sejak era Sutiyoso untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Read more »
Kadishub DKI Ubah Pernyataan Soal Raperda ERP: Bukan Ditarik, tapi DikomunikasikanKepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengubah pernyataannya soal menarik Raperda ERP.
Read more »
Atasi Macet Jakarta, Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Berkolaborasi dengan Kota PenyanggaKemacetan lalu lintas di Jakarta sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Untuk mengatasinya, Pemprov DKI diminta berkolaborasi dengan kota penyangga Jakarta. Kemacetan...
Read more »
Pemprov DKI Jakarta Klaim Selesaikan 98,1 Persen Aduan Warga Setiap BulanPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim mampu menyelesaikan aduan warga hingga 98,1 persen atau setara dengan 9.985 laporan setiap bulannya.
Read more »