Pemerkosaan Terhadap Istri Sendiri Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara Dalam Draf RKUHP Terbaru Nasional
Nasional Polemik Pasal RUU KUHP WowKeren - Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Juli 2022 turut mengatur soal tindak pidana pemerkosaan. Dalam Pasal 477 draf RKUHP terbaru, ada pembaharuan dari KUHP yang kini telah diterapkan.
"Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban," demikian kutipan Pasal 477 ayat .Hukuman 12 tahun penjara juga berlaku untuk pemerkosaan terhadap seseorang yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Apabila pemerkosaan dilakukan terhadap anak, maka hukumannya bisa lebih berat yakni pidana 15 tahun penjara. Begitu pula apabila pemerkosaan dilakukan hingga menyebabkan luka berat.
Sementara itu, Pasal 416 mengatur seseorang yang hidup bersama layaknya suami istri alias kumpul kebo terancam hukuman pidana paling lama enam bulan. Salam seperti Pasal 415, aksi kumpul kebo baru bisa dituntut apabila ada laporan dari suami atau istri, orangtua atau anak yang bersangkutan. Salah satunya adalah adanya ayat yang mengatur tentang pemerkosaan istri atau suami dalam rumah tangga yang sah. Berdasarkan Pasal 477 Ayat , dijelaskan bahwa perbuatan pemerkosaan termasuk,"persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah".
Di sisi lain, draf RKUHP terbaru juga mengatur mengenai perzinahan. Pasal 415 mengatur seseorang yang berhubungan badan tanpa status suami-istri dapat dipidana paling lama satu tahun.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Draf Final RKUHP: Pelaku Pemerkosaan dalam Perkawinan Dipidana Penjara 12 TahunPelaku pemerkosaan bisa dipidana penjara 12 tahun.
Read more »
Pemerintah Lempar 'Bola Panas' Urusan Buka Draf RKUHP untuk Publik ke DPRPemerintah menyerahkan draf RKUHP ke DPR. Kapan draf itu akan dibuka ke publik?
Read more »
RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang IniRancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP dipastikan tidak akan disahkan DPR hingga masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022. TempoNasional
Read more »
Pasal Penghinaan Kepala Negara Dipertahankan di RKUHP, Boleh Anjurkan Presiden DigantiKritik dapat berupa pengungkapan kesalahan atau kekurangan presiden dan wakil presiden, bahkan mengusulkan penggantian presiden Pemerintah mempertahankan pasal...
Read more »
Saling Sindir Demokrat-PPP saat Debat soal RKUHP sampai Bawa-Bawa KIB | merdeka.comBenny yang berdebat dengan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani dan Wakil Ketua Komisi III Fraksi Golkar Adies Kadir menyindir KIB.
Read more »
Pemerintah Tambahkan Penjelasan Soal Kritik di Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHPPemerintah memutuskan tetap memasukkan pasal penghinaan presiden dalam draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). TempoNasional
Read more »