Eencananya Devisa Hasil Ekspor (DHE) akan diwajibkan parkir 3 bulan di Indonesia dengan dana yang ditahan sekitar 30 persen.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan revisi Peraturan Pemerintah No. 1/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA rampung pada akhir Februari 2023.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pembahasan revisi PP No. 1/2019 masih terus dilakukan bersama dengan Bank Indonesia . “Dari situ kita bisa menyimpan satu tahun itu US$40 miliar Nah, kalau itu kita lakukan US$40 miliar sampai US$50 miliar dalam 1 tahun, ini sebuah hal yang luar biasa,” kata dia.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa term deposit valas DHE akan dikecualikan dari komponen dana pihak ketiga , yang digunakan dalam perhitungan giro wajib minimum valas dan rasio intermediasi makroprudensial atau RIM.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Keras! Uang Orang RI di Singapura Bakal Ditarik PulangPemerintah mengindikasikan, keinginan pemerintah bahwa devisa hasil ekspor (DHE) harus dikonversi ke rupiah.
Read more »
Revisi Aturan DHE Lambat Rampung, Rupiah 'Say Goodbye'Tren pelemahan rupiah melawan dolar Amerika Serikat (AS) berlanjut awal pekan kemarin
Read more »
Revisi Aturan DHE Ditargetkan Rampung Akhir FebruariSusiwijono menjelaskan, pemerintah sedang merancang kebijakan supaya eksportir bisa menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di pasar keuangan dalam negeri.
Read more »
Pemerintah Bakal Gembok Devisa Hasil Ekspor 3 Bulan, Target Rp 755 TMenko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan aturan untuk menahan devisa hasil ekspor (DHE).
Read more »
GAPPRI Tolak Revisi PP 109/2012, Minta Pemerintah Jaga Ekosistem TembakauRevisi PP 109/2012 tentang produk tembakau dianggp bernuansa pelarangan, sehingga mengancam ekosistem tembakau dan industri turunannya.
Read more »
Pemerintah Setuju Revisi UU MK Dibahas Meski Para Akademisi Menolak'Para akademisi secara terpisah dengan para praktisi, pada umumnya meminta agar pemerintah menolak usul ini.' kata Mahfud. Namun, pemerintah setuju ini dibahas.
Read more »