Pemerintah: Jalankan Prokes Seperti Covid-19 Hadapi Hepatitis Akut. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti sejumlah hal yang menjadi perhatian khusus DPR, termasuk soal kasus hepatitis akut anak.
DEPUTI Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Suprapto meminta agar masyarakat tidak panik dan paranoid terkait penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya .
Penyakit itu resmi dipublikasikan sebagai Kejadian Luar Biasa oleh World Health Organization pada 15 April 2022. "Sudah bisa dirujuk di 19 RS. Yang paling timur saya kira Makasar dan Manado. Yang di Papua belum ada sebagai rujukan sayangnya," sambungnya.Agus juga menyatakan pembelajaran tatap muka juga masih bisa dilangsungkan asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Aturan mengenai pembiayaan ini terdapat dalam keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, panduan Tatalaksana Hepatitis Akut Pada Anak yang Belum Diketahui Penyebabnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua DPR Minta Pemerintah Jamin Hewan Kurban Bebas Penyakit Mulut dan Kuku | merdeka.comKetua DPR khawatir wabah PMK akan berdampak terhadap pasokan daging maupun hewan kurban menjelang hari raya Iduladha.
Read more »
UAS Dideportasi, IKAMI Minta Pemerintah dan DPR Bersikap |Republika OnlineKeberangkatan UAS beserta keluarga berlibur ke Singapura telah memenuhi aturan.
Read more »
DPR Resmi Tak Lanjutkan Proyek Pengadaan Gorden Rumdin Anggota DPR |Republika OnlineBURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pengadaan gorden.
Read more »
Anggota DPR Ini Desak Dubes Singapura Beri Klarifikasi Pengusiran UAS |Republika OnlineHarus ada alasan jelas mengapa seseorang dilarang masuk ke suatu negara.
Read more »
Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan, BURT DPR: Kami Dengar Aspirasi PublikJohan menegaskan keputusan itu diambil setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang terlibat seperti Sekjen DPR dan inspektorat DPR.
Read more »