Pemerintah disebut sedang menyiapkan aturan baru yang ketat yang akan memungkinkan untuk mendenda dan mendakwa secara pidana platform internet dan media sosial. Aturan tersebut berpotensi memperlambat pertumbuhan pesat perusahaan online di Indonesia.
Keenam sumber dari perusahaan dan pemerintah menolak disebutkan namanya karena pembicaraan itu bersifat rahasia.
Setelah menerima keluhan resmi, perusahaan akan didenda per item konten, dengan denda yang akan terus naik jika konten yang diminta tetap bertahan lebih lama di platform, menurut tiga sumber dan dokumen pemerintah yang dilihatNominal denda akan ditentukan oleh besaran perusahaan jika dikaitkan dengan pengguna lokal dan "keparahan konten", menurut dokumen tersebut. Besaran denda masih dibahas, tetapi mungkin dapat mencapai jutaan rupiah per item.
Dan platform yang gagal memenuhi permintaan pemerintah pada banyak kesempatan dapat diblokir dan karyawan mereka mungkin menghadapi sanksi pidana, kata dua sumber. Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi tidak segera menanggapi permintaan komentar.Dibandingkan dengan langkah-langkah yang diusulkan pemerintah Indonesia, perusahaan media sosial di Vietnam diharuskan untuk menghapus konten yang dianggap menyinggung dari platform mereka dalam waktu satu hari setelah menerima permintaan dari pihak berwenang.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ridwan Kamil Tegaskan Ikuti Pemerintah Pusat Mengenai Aturan MudikGubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Provinsi Jabar mengikuti arahan pemerintah pusat terkait kebijakan ibadah di bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah dan mudik Lebaran 2022.
Read more »
Ridwan Kamil Sebut Soal Aturan Mudik, Jabar Ikuti Pemerintah PusatGubernur Jabar menyatakan, Pemprov Jabar ikuti arahan pemerintah pusat terkait kebijakan ibadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dan mudik Lebaran 2022
Read more »
Uni Eropa Longgarkan Aturan Bantuan Negara untuk Perusahaan yang Terkena Sanksi RusiaPerusahaan-perusahaan Uni Eropa (UE) yang terkena sanksi yang dikenakan pada Rusia akan memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan negara hingga 400.000 euro (USD 440.360) di bawah aturan bantuan negara yang dilonggarkan.
Read more »
Google memperketat aturan iklan untuk konten perangGoogle memperketat aturan memasang iklan untuk konten yang mengeksploitasi atau membenarkan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.\r\n\r\n"Kami ...
Read more »
Aturan Booster bagi Pemudik, Epidemiolog: tidak Tepat untuk Cegah Kenaikan KasusJika ada pelonggaran mudik bagi masyarakat yang divaksin booster, pemerintah harus bersiap melakukan pengawasan ketat di tingkat RT/RW.
Read more »
Terbit Lagi, Ini Aturan Baru Kemenhub untuk Perjalanan Internasional Transportasi UdaraKemenhub kembali menerbitkan Surat Edaran Nomor 33/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara di Masa Pandemi Covid-19.
Read more »