Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi penting sebagai perangkat dan panduan hukum bagi pemerintah dan swasta.
ingin perlindungan data pribadi diawasi oleh badan yang dibentuk atau ditunjuk oleh presiden agar kedudukannya kuat. Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate selaku perwakilan pemerintah ingin lembaga pengawas itu di bawah Kemenkominfo.
Menurut Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, alasan supaya lembaga pengawas langsung berada di bawah presiden karena lembaga tersebut tidak hanya mengawasi praktik potensi kebocoran data di lingkup swasta saja, tetapi juga pengelola data dari pemerintah. "Sehingga agak sulit secara logika jika dijalankan oleh setingkat dirjen di bawah Kominfo," kata Meutya beberapa waktu lalu.Pratama yang juga merupakan Kepala Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi menolak jika Komisi PDP harus ada dibawah kendali Kemenkominfo.Menurut Pratama, Komisi PDP harus berada diluar Kementerian atau pemerintah karena yang akan dinilai dan diadili nanti tidak hanya swasta, tetapi juga pejabat publik jika terjadi kebocoran data.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Waketum ICMI: Nomenklatur Madrasah Kembali Muncul di Draf RUU Sisdiknas |Republika OnlineNomenklatur madrasah pernah hilang dari draf RUU Sisdiknas hingga picu polemik
Read more »
Soal Pelaksanaan RUU TPKS, Kelompok Masyarakat Sipil Beri 5 Saran |Republika OnlineRUU TPKS harus diperkuat dengan UU, sumber daya, dan kapasitas pendukung
Read more »
Menteri PPPA Bintang Ungkap 9 Jenis Kasus Kekerasan Seksual di RUU TPKSDan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberlangsungan kekerasan seksual, papar dia.
Read more »
Segera Disahkan Jadi Undang-Undang, RUU TPKS Masih Ada Kekurangan?Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan segera disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang.
Read more »
Enam Hal Penting Setelah RUU TPKS Disahkan Menjadi UUAda enam hal penting setelah penetapan RUU TPKS menjadi undang-undang. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyepakati RUU TPKS dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Read more »