Ketua PBHI Julius Ibrani menilai pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) merupakan bentuk pengingkaran terhadap semangat reformasi.
Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Julius Ibrani menilai pembentukan Dewan Keamanan Nasional merupakan bentuk pengingkaran terhadap semangat reformasi. Untuk itu, kata Julius, pembentukan DKN harus ditolak.
"Pembentukan DKN adalah bentuk pengingkaran dari semangat reformasi," ujar Julius kepada wartawan, Sabtu .Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Dinilai Tidak Mendesak Julius mengatakan, pada 2013 lalu, Komnas HAM sudah meminta presiden menolak RUU Keamanan Nasional yang di dalamnya mengatur Dewan Keamanan Nasional. Kini, kata dia, pembentukan Dewan Keamanan Nasional atau Wanhamkamnas akan dibuat melalui peraturan presiden dan pembentukan ini juga harus ditolak.
"Pembentukan DKN melalui perpres adalah bentuk jalan pintas pasca-RUU Kamnas gagal disahkan," tegasnya.Dikritik, Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Julius mengatakan dalam usulan pembentukannya, Dewan Keamanan Nasional akan mencakupi persoalan pengendalian, surveilance pengondisian, penstabilan sampai pada pengondisian data pribadi. Menurut dia, hal tersebut merupakan salah satu bentuk rerpresivitas dan pendekatan yang koersif serta melanggar hak asasi manusia.
"Menjelang 2024 ini dinamika sosial politik tinggi, di pilkada adanya penunjukkan secara sepihak kepala daerah oleh presiden, pasti di sana terdapat banyak penolakan, apalagi yang ditunjuk adalah unsur TNI dan Polri dan itu dibutuhkan untuk kepentingan politik. Jadi ini motif pembentukan DKN memang kepentingan politik bukan untuk benar-benar menjaga kepentingan nasional," ungkap dia.
"Namun, kalau pendekatan intelijen dan pendekatan stabilisasi informasi yang diusung oleh DKN ini tidak dapat dipertanggungjawabkan sistem administrasinya," kata Julius.TAG: DKN Dewan Keamanan Nasional Reformasi PBHI
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
IWAPI Desak Ketua DPR Puan Maharani Segera Sahkan RUU PPRTIWAPI Desak Ketua DPR Puan Maharani Segera Sahkan RUU PPRT: Ketua IWAPI pertanyakan RUU PPRT untuk melindungi pekerja rumah tangga belum masuk dalam pembahasan yang utama di DPR. Padahal sudah diusulkan sejak 2004 silam.
Read more »
Bukan Cuma Melatih Timnas, Shin Tae-yong Pun Jadi Tukang Pijat Ketua Umum PSSIShin Tae-yong tidak membagi ilmu sepakbola saja. Pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan pun membawa oleh-oleh ginseng dan krim pijat untuk Ketua Umum PSSI.
Read more »
Komite kerusuhan Capitol cari informasi dari eks Ketua DPR ASKomite DPR AS yang menyelidiki serangan 6 Januari 2021 di Capitol pada Kamis mengatakan pihaknya telah meminta mantan Ketua DPR dari Partai Republik Newt ...
Read more »
Korupsi Hibah Rp 334 Juta, Eks Ketua Dewan Kesenian Banten Divonis 2,5 Tahun PenjaraMantan Ketua Dewan Kesenian Banten (DKB) Chavchay Syaifullah divonis 2,5 tahun penjara.
Read more »
Selain Karyawan, Ketua DPD RI Minta Bos Besar Judi Online Juga Ikut DitangkapMenurut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti, Polri juga harus membongkar dalang atau bos di balik judi online tersebut, bukan hanya menangkap para karyawannya.
Read more »