Tito mengatakan mengenai penjabat ini sebetulnya sudah diatur dalam mekanisme yang ada yakni pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Polemik pemilihan Pj bupati
yakni Muna Barat dan Buton Selatan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri tak sesuai dengan usulan Gubermur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.
Tito mengatakan, mengenai penjabat ini sebetulnya sudah diatur dalam mekanisme yang ada yakni pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam UU tersebut, diatur bahwa ketika masa jabatan kepala daerah berakhir harus diisi dengan penjabat.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kapolda Metro Jaya Tak Mau Jadi Pj Gubernur DKI: Saya Tidak Berminat, Catat ItuKapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan tidak berminat untuk menggantikan Anies Baswedan untuk posisi Gubernur DKI Jakarta.
Read more »
Info dari Mahfud MD, Brigjen Andi Chandra jadi Pj Bupati Seram Bagian BaratMahfud MD menyebut Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin ditetapkan sebagai Pj. Bupati Seram Bagian Barat. BupatiSeramBagianBarat
Read more »
Pj Bupati Seram Bagian Barat Dijabat Kepala BIN Sulteng, TNI AktifMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat (SBB),
Read more »
Gubernur Sultra Tolak Lantik 3 Pj Kepala Daerah, Ini Reaksi DPRGubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi yang menolak melantik tiga orang Pj di daerahnya dengan alasan para Pj tersebut bukan hasil dari usulan-nya sebagai seorang gubernur, melainkan usulan dari mendagri.
Read more »
Soal Lantik Pj Bupati atau Wali Kota, Komisi II DPR: Jangan Tiru Gubernur SultraJunimart mendesak para gubernur segera melantik para penjabat (Pj) bupati/wali kota, sehingga tidak perlu ada penundaan dengan alasan tidak sesuai pengusulan dari gubernur.
Read more »
Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah Bukan Hak GubernurMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan usulan kandidat penjabat (Pj) kepala daerah bukan hak gubernur, melainkan prerogatif presiden.
Read more »