Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyoroti pasal penghina pemerintah di RKUHP. Menurut Bivitri, pasal itu bersifat karet dan menguntungkan penguasa.
yang bakal dibawa ke rapat paripurna Selasa mendatang. Menurut Bivitri, RKUHP tersebut bakal menguntungkan beberapa pihak.
"Yang paling dekat hari Selasa kita bakal punya RKUHP baru. Kan kalau kita pikirin seorang Jokowi dulu dengan nawacitanya keren banget, ekspektasi kita begitu keren tahun 2014. Apa yang bisa kita harapkan dengan RKUHP yang hari Selasa besok bakal diketok tingkat dua, tinggal disahkan," kata Bivitri dalam diskusi bertajuk 'Menelisik Zona Nyaman Jokowi', di Amaris Hotel, Juanda, Jakarta Pusat, Minggu .
Menurutnya keputusan tersebut akan sangat bergantung kepada penguasa. Terlebih, perbedaan antara menghina dan mengkritik akan sulit penerapannya dalam persidangan nanti."Model-model seperti RKUHP akan sangat membuat nyaman penguasa karena banyak pasal karet di dalamnya, termasuk soal kritik, termasuk soal ideologi yang melanggar Pancasila bahkan soal living law yang ditempat masing-masing itu bisa dipidana atau hukum adat," tutur Bivitri.
"Menghina sama kritik, yang membedakannya gimana tuh di pengadilan antara menghina dan mengkritik? Karena disebutnya kalau mengkritik itu harus konstruktif, harus memberikan alternatif kebijakan. Jadi kita ngomong kayak gini saja, jangan-jangan bisa kena," lanjutnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RKUHP Akan Ketok Palu, Pakar: Hati-hati Unjuk Rasa Tak LeluasaBivitri Susanti mengatakan pasal 256 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sangat mengancam demokrasi Indonesia.
Read more »
CISDI Kritik Pasal Pidana soal Alat Kontrasepsi di RKUHP: Beri Dampak BurukCISDI menyampaikan kritik atas dua pasal kesehatan di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Read more »
Pakar Hukum Nilai Jokowi Tidak Etis Sebut Ciri-ciri Pemimpin dari Warna Rambut: Ini Negara DemokrasiPakar Hukum Tata Negara, Bivitri Santika, menilai perilaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak etis bila menyebutkan ciri-ciri yang pantas menjadi seorang pemimpin dilihat dari fisiknya.
Read more »
Pakar Hukum Sebut Muncul Fenomena Relawan Jokowi Versus PDIP, Ini Sebabnya | merdeka.comPakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai, kondisi tersebut karena dahsyatnya popularitas Jokowi yang tiba-tiba muncul pada 2014 lalu.
Read more »
Article headlineGELORA.CO - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyesalkan pernyataan Presiden Jokowi yang menyinggung pemimpin dicirikan dengan rambu...
Read more »