Pakar Hukum: Rencana Tunda Pemilu 2024 Gunakan Alasan Apa? TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Herlambang P Wiratraman, menjelaskan secara konstitusi penundaan Pemilu 2024 tak punya dasar hukum, kecuali menggunakan Pasal 12 UUD 1945, yaitu presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya.“Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya juga harus ditetapkan dengan UU,” ujar dia dalam diskusi virtual bertajuk ‘Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi’, Selasa, 1 Maret 2022.
Itu pun acaranya dalam hukum tata negara ada dua, yaitu keadaan bahaya karena hukumnya tidak mengatur, dan keadaan bahaya dalam arti yang sesungguhnya, seperti adanya bencana alat atau perang.Untuk memaknai keadaan bahaya dalam konteks ini juga perlu beberapa alasan yang jelas. Herlambang mencontohkan alasan ekonomi, tentu tidak diterima. Karena jika ekonomi jadi alasan, dia mempertanyakan mengapa ramai-ramai berencana untuk pindah ibu kota negara yang membutuhkan dana besar.“Kok, ngebet banget.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tandingi Wacana Penundaan Pemilu 2024, Muncul Petisi Percepat Pemilu 17 Agustus 2023Di tengah ramainya wacana penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan oleh petinggi partai politik, kini muncul petisi untuk mempercepat pemilu. Petisi ini menginginkan...
Read more »
Setelah Prabowo Tolak Penundaan Pemilu, PKS Ajak Fokus Persiapkan Pemilu 2024 BerkualitasGELORA.CO -Penolakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto atas usulan penundaan pemilu yang didengungkan Ketua Umum PKB Muhaimin Isk...
Read more »
Jika Wacana Penundaan Pemilu 2024 Terus Bergulir, KAMMI Beri Peringatan Soal Demo Besar-besaranPP KAMMI ikut buka suara memberikan tanggapan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024. PP KAMMI memberikan peringatan soal adanya kemungkinan terjadi demo besar-besaran akibat persoalan tersebut.
Read more »
Wacana Menunda Pemilu 2024 Sulit Terwujud dan Bentuk Amnesia ReformasiTerbaru, Partai Gerindra menolak wacana tersebut setelah ketua umumnya, Prabowo Subianto, menyatakan akan tetap menghormati konstitusi. Nasional JernihkanHarapan
Read more »
Tak Ada Keadaan Darurat Terkini yang Dapat Jadi Alasan Penundaan Pemilu 2024tidak ada keadaan darurat di Indonesia yang mengharuskan ada penundaan pemilu. Penundaan pemilu berisiko menimbulkan kerumitan politik dan menjadi preseden buruk bagi demokrasi elektoral Indonesia. Polhuk AdadiKompas
Read more »
3 Poros Capres Diprediksi Akan Beradu di Pemilu 2024Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP), Mochtar Mohamad memprediksi besar kemungkinan Pesta Demokrasi 2024 akan diisi tiga poros calon presiden.
Read more »