tidak ada keadaan darurat di Indonesia yang mengharuskan ada penundaan pemilu. Penundaan pemilu berisiko menimbulkan kerumitan politik dan menjadi preseden buruk bagi demokrasi elektoral Indonesia. Polhuk AdadiKompas
Penghitungan suara Pemilihan Umum 2019 di Tempat Pemungutan Suara 039 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu .
JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 dan kondisi keuangan negara saat ini dinilai bukan merupakan keadaan darurat yang dapat dijadikan alasan untuk menunda Pemilu 2024. Saat ini semua struktur ataupun kekuasaan negara berjalan biasa sehingga fungsi-fungsi kenegaraan dapat diselenggarakan oleh presiden, DPR, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga lain. Di dalam konstitusi juga tidak ada norma penundaan pemilu.
Pada tahun 2020 banyak masyarakat di daerah-daerah yang juga menggunakan hak politik untuk memilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Elit Politik Usul Penundaan Pemilu 2024, Ketua DPD: Jangan Ugal-ugalan!Ketua DPR minta elite politik tak ugal-ugalan dengan mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
Read more »
Surya Paloh Instruksikan Kader NasDem di Parlemen Tolak Penundaan Pemilu 2024Surya Paloh menyatakan tak ingin menjadi pengkhianat reformasi dengan mendukung usulan penundaan Pemilu 2024.
Read more »
Jangan Zalimi Rakyat! Ini Dampak Buruk Penundaan Pemilu 2024Penundaan Pemilu 2024 dinilai memiliki sejumlah dampak buruk jika terjadi nantinya. Maka itu, tidak sedikit pihak yang menolak wacana penundaan Pemilu 2024 itu....
Read more »
Alasan Ekonomi untuk Tunda Pemilu Mengada-ngada, Budiman Sudjatmiko: Kita Tidak Menghadapi PerangGELORA.CO -Persoalan ekonomi yang dijadikan alasan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh beberapa ketua umum parpol koalisi pemerintah, dinil...
Read more »
Klaim Ide Penundaan Pemilu 2024 Disetujui Banyak Orang, Ketum PKB: Big Data Jadi ReferensiCak Imin menuturkan, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
Read more »
Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Langgar KonstitusiManajer Pendidikan Pemilih pada Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Hanif mengkritik wacana penundaan Pemilu 2024 itu. Desakan penundaan Pemilu...
Read more »