Pengangkatan TNI-Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah dinilai preseden buruk.
Rep: Dadang Kurnia/ Red: Fernan Rahadi
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pakar Hukum Tata Negara , Margarito Kamis menyampaikan bahwa berdasarkan sistem hukum yang ada sampai saat ini ada cara untuk menggunakan TNI dan Polri aktif untuk menjabat sebagai kepala daerah, baik itu gubernur, bupati atau wali kota. Kritikan banyak kalangan yang menyoroti seolah ada kemunduran dalam reformasi dan demokrasi menurut Dosen Universitas Khairun Ternate, tersebut bukan urusan hukum tata negara.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pengamat Nilai Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Mesti Dikoreksi - Tribunnews.comLucius Karus menilai penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah harus segera dihentikan.
Read more »
Penunjukkan Perwira TNI/Polri Aktif Jadi Pejabat Daerah Picu PolemikDua ratus tujuh puluh satu kepala daerah di Indonesia akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 ini, sementara pemilu serentak baru akan digelar 2024 mendatang. Untuk menutupi kekosongan jabatan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempersiapkan penunjukkan pejabat kepala daerah...
Read more »
NU Jatim Tolak Pj Kepala Daerah TNI/Polri Aktif, Khawatir jadi Preseden Buruk | merdeka.comPenunjukkan anggota TNI/Polri yang masih aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah berlawanan dengan semangat reformasi.
Read more »
TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Disebut Cederai Cita-Cita Reformasi |Republika OnlinePWNU meminta masyarakat tidak pernah takut memberikan kritik kepada pemerintah.
Read more »
Pengamat: Hentikan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif | Kabar24 - Bisnis.comPenunjukkan anggota aktif TNI/Polri sebagai penjabat kepala daerah masih menjadi polemik. Sarat kepentingan politik?
Read more »
PWNU Jawa Timur Anggap Pj Kepala Daerah dari TNI - Polri Aktif Preseden BurukPWNU Jawa Timur mengajak seluruh elemen civil society, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengawal dan peduli dengan jalannya reformasi dan demokrasi. TempoNasional
Read more »