Muhammadiyah menyoroti larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintah yang dikeluarkan Jokowi.
"Yang perlu ditekankan adalah bagaimana agar buka bersama tidak berlebih-lebihan sampai makanan terbuang. Dengan buka bersama justru bisa mencairkan hubungan serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dengan masyarakat," tuturnya.
"Sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dan tetap dilaksanakan secara sederhana, tidak seharusnya para pejabat negara dilarang menyelenggarakan buka bersama," ujarnya.Sebelumnya, arahan agar pejabat meniadakan buka puasa bersama itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tak Dijadikan Peserta Pemilu, Prima Nilai Putusan Bawaslu Tak Sesuai Harapan”Sejak awal kami meminta diikutsertakan langsung sebagai peserta Pemilu 2024, tetapi Bawaslu hanya mengabulkan KPU bersalah melanggar administratif dalam proses verifikasi kami,” kata Sekjen Prima Dominggus Oktavianus. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Pengurus Organisasi ASA Indonesia Resmi DibentukAlumni ALSA diminta harus bisa menularkan nilai-nilai baik bangsa Indonesia kepada bangsa lain.
Read more »
Nyepi sebagai Momentum Peningkatan Nilai-Nilai KemanusiaanSuasana hening dan sunyi, yang sarat makna, akan kembali dirasakan umat Hindu di Bali pada Hari Suci Nyepi Caka 1945 yang tepatnya jatuh pada 22 Maret 2023.
Read more »
Awal Ramadan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Berbarengan, Tak Ada Lagi Pamer SarapanPemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan hari pertama puasa atau awal Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada 23 Maret 2023.
Read more »
Pakar Hukum Nilai Jokowi dan DPR Langgar UUD 1945 Usai Perpu Cipta Kerja Jadi UUDenny menyebut Perpu Cipta Kerja sudah cacat sejak lahir yaitu tidak adanya alasan 'kegentingan yang memaksa'.
Read more »
Anies Ucap Politik Identitas Tak Terhindarkan, Pengamat Nilai Pertarungan Etnisitas Bakal Terjadi - Tribunnews.comPengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, menilai pernyataan bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, soal politik identitas.
Read more »