MK menolak permohonan uji formil atas UU 2/2020 yang mengatur soal kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi.
menolak permohonan uji formil atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
Undang-undang tersebut mengatur soal kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19, atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian serta stabilitas sistem keuangan nasional. "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman, dalam sidang yang disiarkan secara daring, Kamis .MK menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Salah satu pemohon yakni Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia .
Pemohon menilai proses pembentukan UU 2/2020 tidak melibatkan aspirasi dari Dewan Perwakilan Daerah RI dan masyarakat.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MK Tolak Uji Materi Soal Pemutusan Informasi ElektronikAdapun norma yang diuji terkait kewenangan pemerintah dalam memutus informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum atau ilegal.
Read more »
2 ASN Ajukan Uji Materi UU Pemilu, MK: Pemohon Tak Punya Kedudukan HukumMenurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.
Read more »
AJI: Dissenting Opinion Hakim MK Bukti Ada Persoalan UU ITE |Republika OnlineKetua AJI masih mempelajari putusan MK yang menolak uji materi UU ITE
Read more »
Uji Materi UU soal Komcad di MK Ungkap Kerancuan Status Warga NegaraDalam sidang di gedung MK, pakar hukum tata negara membeberkan kerancuan status WN dan prinsip pembedaan kombatan dari UU PSDN terkait program komcad.
Read more »
Uji Formil Kandas di MK, UU Minerba Tetap Sah dan KonstitusionalMahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil UU 3/2020 tentang Pertambangan Minerba yang diajukan oleh dua anggota DPD, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan sejumlah pihak lain. Polhuk AdadiKompas susanarita_ks
Read more »
KSP Siap Undang Mahasiswa dan Menteri Bahas UU CiptakerKepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko akan menggandeng menteri untuk paparkan UU Cipta Kerja yang jadi salah satu tuntutan mahasiswa.
Read more »