Imbauan agar MK segera menindaklanjuti putusannya terkait pemilihan ketua dan wakil ketua MK disampaikan sejumlah pihak. Hakim konstitusi baru akan membahas putusan MK terkait UU MK pada pekan depan. Polhuk Kompas57
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memberikan sambutan dalam acara pengangkatan dirinya sebagai guru besar kehormatan di Universitas Islam Sultan Agung , Semarang, Jawa Tengah, Jumat . Seusai penyerahan gelar kehormatan tersebut, Anwar langsung menuju ke Solo.
JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilihan ketua dan wakil ketua MK baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi perlu segera dilaksanakan. Desakan tersebut disampaikan sejumlah pihak demi menjaga marwah MK sebagai lembaga peradilan konstitusi yang independen.
Salah satu advokat konstitusi, Viktor Santoso Tandiasa, mengungkapkan, terlepas dari kritiknya terhadap sejumlah bagian dalam putusan MK terkait UU MK, pihaknya mengapresiasi kesepakatan hakim untuk mengadakan pemilihan ulang terhadap ketua dan wakil ketua MK. Jika putusan tersebut dibaca sebagai kesepakatan untuk mengganti ketua yang, menurut Viktor, memiliki konflik kepentingan yang cukup kuat, hal itu perlu segera dilakukan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jubir MK: Putusan MK Tak Meminta Anwar Usman Turun dari Kursi KetuaJubir MK Fajar Laksono menegaskan, keputusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan atas UU No 7 Tahun 2020 tentang MK tidak meminta Ketua MK mundur (22/6).
Read more »
Jubir MK Tegaskan Tak Ada Putusan yang Haruskan Anwar Usman Mundur Dari Jabatan KetuaMahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 87 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945.
Read more »
Serba-serbi Putusan MK soal Anwar Usman Harus Mundur dari Kursi KetuaTerpopuler Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK. Keputusan hakim konstitusi menjadi dasarnya.
Read more »
Pakar Hukum Tata Negara: Putusan MK Terkait Masa Jabatan Hakim 15 Tahun Rawan Konflik KepentinganPakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan MK terkait masa jabatan hakim konstitusi yang menjadi 15 tahun rawan konflik kepentingan, Rabu (22/6).
Read more »
Top! RI Jadi Ketua Sekretariat ANF 2022-2024Indonesia resmi menjadi Ketua Sekretariat Aids to Navigation Fund (ANF) Periode 2022-2024.
Read more »