Pakar Hukum Tata Negara: Putusan MK Terkait Masa Jabatan Hakim 15 Tahun Rawan Konflik Kepentingan

South Africa News News

Pakar Hukum Tata Negara: Putusan MK Terkait Masa Jabatan Hakim 15 Tahun Rawan Konflik Kepentingan
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 14 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 9%
  • Publisher: 63%

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan MK terkait masa jabatan hakim konstitusi yang menjadi 15 tahun rawan konflik kepentingan, Rabu (22/6).

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai putusan Mahkamah Konstitusi mengubah masa jabatan hakim konstitusi dari lima tahun menjadi 15 tahun atau berumur 70 tahun rawan konflik kepentingan, Rabu ."Yang perlu dipertanyakan yaitu kenegarawanan dari sembilan hakim MK untuk bisa memahami bahwa perkara ini sesungguhnya punya konflik kepentingan yang luar biasa," kata Bivitri dalam Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Rabu .

Sebab, masa jabatan beberapa hakim konstitusi semestinya berakhir dalam waktu dekat tetapi berubah menjadi lebih lama setelah putusan itu diambil. Terkait perubahan masa jabatan hakim konstitusi yang mulanya lima tahun dan sekarang menjadi 15 tahun tersebut.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KompasTV /  🏆 22. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pakar Hukum UGM: Kasus PT Titan tak Bisa Dibuka Lagi |Republika OnlinePakar Hukum UGM: Kasus PT Titan tak Bisa Dibuka Lagi |Republika OnlineDalam penyidikan, polisi harus menemukan bukti bukti setiap unsur delik pidana.
Read more »

Jubir MK: Putusan MK Tak Meminta Anwar Usman Turun dari Kursi KetuaJubir MK: Putusan MK Tak Meminta Anwar Usman Turun dari Kursi KetuaJubir MK Fajar Laksono menegaskan, keputusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan atas UU No 7 Tahun 2020 tentang MK tidak meminta Ketua MK mundur (22/6).
Read more »

Megawati Merasa Disindir Soal Partai Sombong, Pakar: Efek NasDem Usung Ganjar - Nasional Tempo.coMegawati Merasa Disindir Soal Partai Sombong, Pakar: Efek NasDem Usung Ganjar - Nasional Tempo.coAdi Prayitno, menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merasa tersinggung dengan pernyataan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh yang menyebut soal partai sombong. TempoNasional
Read more »

Pakar: IKN pindah, Jakarta perlu cari daya saing kota besar AsiaPakar: IKN pindah, Jakarta perlu cari daya saing kota besar AsiaAhli atau pakar perumahan dan pemukiman Jehansyah Siregar menilai Jakarta punya tantangan besar karena harus mencari keunggulan tersendiri agar bisa bersaing dengan kota-kota besar lain di Asia.
Read more »

Jokowi Sentil Pertamina dan PLN, Ini Tanggapan Pakar UI | Ekonomi - Bisnis.comJokowi Sentil Pertamina dan PLN, Ini Tanggapan Pakar UI | Ekonomi - Bisnis.comPakar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto menanggapi teguran yang dilayangkan Presiden Jokowi ke PLN dan Pertamina soal subsidi dan efisiensi.
Read more »

Cara Penting Cegah Kanker Serviks Menurut Pakar - Gaya Tempo.coCara Penting Cegah Kanker Serviks Menurut Pakar - Gaya Tempo.coKonsultan kebidanan mencatat pentingnya vaksinasi dan skrining HPV untuk melindungi perempuan dari virus dan mengurangi risiko kanker serviks.
Read more »



Render Time: 2025-03-11 20:03:39