Menteri ATR yakin redistribusi tanah dalam program Tanah Reforma Agraria (Tora) selesai pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil. ANTARA/HO-Kementerian ATR/am.Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Negara Sofyan A. Djalil menyatakan program Redistribusi Tanah dalam program Tanah Reforma Agraria selesai hingga akhir pemerintah Presiden RI Joko Widodo.
Ia menjelaskan Tora terbagi dalam dua program, yakni legalisasi aset seluas 4,5 juta hektare dan redistribusi tanah 4,5 juta hektare.Data hingga 30 Januari 2021, Tora legalisasi aset seluas 4,5 juta hektare telah dilakukan untuk tanah transmigrasi, yakni sertifikasi hak milik tanah transmigrasi dengan terget 0,6 juta hektare, telah tercapai 168.819 bidang seluas 113.109 hektare atau 18,85 persen
Dijelaskan pula bahwa redistribusi tanah negara dari HGU habis tidak diperpanjang, tanah telantar dan tanah negara lainnya seluas 0,4 juta hektare, telah tercapai 1.431.389 bidang atau seluas 966.062 hektare atau 241,52 persen Untuk mencapai target pelepasan kawasan hutan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Hasil Survei: Kepuasan pada Kinerja Jokowi Meningkat, ini PenyebabnyaHasil survei menunjukkan kepuasan publik pada Pemerintahan Joko Widodo meningkat, ini penyebabnya. KinerjaPresidenJokowi
Read more »
Presiden Jokowi: LRT Jabodebek beroperasi pada Juni 2022 |Republika OnlinePresiden Jokowi mengatakan LRT Jabodebek beroperasi pada Juni 2022.
Read more »
Pasutri Ini Digerebek Polisi saat Hendak Nyabu, Tetangga Sebut Keduanya Kerap Pesta Narkoba - Tribunnews.comPasutri di Kabupaten Tanah Laut digerebek polisi saat hendak nyabu. Tetangga sebut keduanya kerap pesta narkoba bersama.
Read more »
Ironi Pajak Era Jokowi: Si Miskin Tercekik, Si Kaya DiservisEkonom menilai wacana pajak baru Pemerintahan Jokowi akan menyuburkan ketimpangan karena yang miskin kian tertekan, sedang yang kaya mendapat relaksasi pajak.
Read more »
Mahfud Sebut Jokowi Tak Ngotot Masukkan Pasal Penghinaan Presiden ke RKUHPPemerintah dan DPR RI sepakat untuk memasukan RKUHP dalam Prolegnas Prioritas 2021. Dalam salah satu pasal di RKUHP mengatur soal penghinaan terhadap presiden.
Read more »