Sebanyak 35 persen perkara korupsi yang ditangani KPK selalu melibatkan kader-kader parpol yang ada di DPR, DPRD, Bupati maupun Wali Kota
) menggelar kepada pimpinan dan pengurus 20 partai politik peserta Pemilu 2019. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu 2022.
Kemudian Partai Gerakan Perubahan Indonesia , Partai Golongan Karya , Partai Hati Nurani Rakyat , Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia , Partai Keadilan Sejahtera , Partai Kebangkitan Bangsa , Partai Nasional Demokrat , Partai Persatuan Indonesia , Partai Persatuan Pembangunan , Partai Solidaritas Indonesia , Partai Aceh , Partai Daerah Aceh , Partai Nanggroe Aceh , dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Boyamin Saiman Datang ke KPK Bawa Dokumen PT Bumi Rejo ke KPKBoyamin terlihat menyambangin markas KPK sekitar pukul 10.29 WIB. Dia mengaku membawa dokumen terkait PT Bumi Rejo.
Read more »
Asap Mengepul dari Kamar Mandi Kantor Wali Kota Ambon Saat Penggeledahan KPK, Ternyata Oknum Pejabat Diduga Bakar DokumenAksi oknum pejabat tersebut diketahui setelah ada asap mengepul dari dalam kamar mandi di kantor Wali Kota Ambon.
Read more »
Ketua KPU: Temuan Pelanggaran oleh KPK-Bawaslu Bukan PrestasiKetua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan pelanggaran yang kerap diungkapkan oleh KPK maupun Bawaslu bukanlah prestasi.
Read more »
Bantah Anak Buah Bakar Dokumen Saat KPK Geledah Kantor Wali Kota Ambon, Kadis: Itu SampahSeorang pejabat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon diduga membakar sejumlah dokumen di dalam kamar mandi di kantor wali kota Ambon. Regional
Read more »
KPK Ungkap Pegawai Pemkot Ambon Coba Musnahkan Barang Bukti Suap Pembangunan Alfamidi | merdeka.comPegawai tersebut sempat diamankan tim penyidik KPK untuk menanyakan motif memusnahkan barang bukti tersebut. Dia terancam pidana lantaran mencoba menghalangi proses penyidikan dilakukan KPK sesuai Pasal 21 UU Tipikor.
Read more »