Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan pelanggaran yang kerap diungkapkan oleh KPK maupun Bawaslu bukanlah prestasi.
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari menyoroti soal temuan-temuan pelanggaran yang kerap diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Badan Pengawas Pemilu . Ditekankan, pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan prestasi bagi kedua instansi tersebut.
“Tapi bisa jadi menjadi kegagalan, karena apa? Berarti proyek-proyek atau program-program pencegahan tidak efektif ketika kemudian tugas penindakan masih berjalan,” ungkap Hasyim. “Kami menyambut baik program politik cerdas yang digelar oleh KPK dan pada kesempatan hari ini sangat strategis karena yang diundang dan berkomitmen hadir adalah pimpinan partai politik,” kata Hasyim.Sebagai informasi, KPK mengundang petinggi dari 20 partai politik di Indonesia untuk hadir dalam program Politik Cerdas Berintegritas.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua Bawaslu: Politik Uang Bukan Budaya IndonesiaKetua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menegaskan politik uang dalam pesta demokrasi bukan budaya bangsa Indonesia.
Read more »
DPR Minta KPU-Bawaslu Lakukan Simulasi Masa Kampanye 75 HariDPR meminta KPU dan Bawaslu untuk melakukan simulasi masa kampanye 75 hari pada Pemilu 2024.
Read more »
KPU Butuh Inpres untuk Sanggupi Waktu Kampanye 75 HariKomisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pihaknya memerlukan Instruksi Presiden (Inpres) guna menyanggupi waktu kampanye pemilu 2024 selama 75 hari.
Read more »
PKB Minta KPU Tunda Bangun Kantor Baru, Demi Tekan Biaya Pemilu 2024 | merdeka.com'DPR sendiri masih memberi catatan penting, agar KPU tak berhenti menggali ulang pos pembiayaan mana yang masih mungkin dilakukan efisiensi, seperti pembangunan kantor baru dan sewa gudang untuk logistik pemilu,' ujar Yanuar ketika dihubungi, Senin (16/5).
Read more »
Minta RDP dengan DPR Disegerakan, KPU: Butuh Proses HarmonisasiTerkait adanya permintaan dari DPR RI pada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu, Yulianto menyebut pihaknya akan mengkaji usulan tersebut.
Read more »
DPR Berharap KPU Tetap Lakukan Efisiensi Terkait Anggaran Pemilu 2024Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun.
Read more »