Ada tujuh dasar mengapa praperadilan terhadap KPK kali ini perlu diajukan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia kembali menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi ke praperadilan. Praperadilan kali ini, terkait keputusan KPK, yang menghentikan supervisi, dan penyelidikan lanjutan peran ‘King Maker’, dalam perkara penerimaan suap, dan gratifikasi jaksa Pinangki Sirna Malasari, dari terpidana Djoko Sugiarto Tjandra.
Boyamin menerangkan, ada tujuh dasar mengapa praperadilan terhadap KPK kali ini perlu diajukan. Kata dia, merunut alasan, MAKI sejak 11 September 2020, telah mengirimkan materi kasus tindak pidana korupsi terkait pengurusan fatwa bebas dari MA untuk Djoko Tjandra, yang saat ini selaku terpidana korupsi Bank Bali 1999.
Pada saat ini, semua nama yang disebutkan dalam kronologis kasus, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung , kecuali Anita Kolopaking. Penyampaian materi kasus kepada KPK tersebut, berlanjut pada 18 September 2020. Pada 2 Oktober 2020, MAKI mendapatkan surat dari KPK, tentang tanggapan atas penyampaian materi kasus tersebut. Dan KPK menjadikan penyampaian MAKI, dan bukti-bukti dari MAKI, sebagai bahan informasi bidang penindakan di KPK.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MAKI Akan Gugat KPK terkait Kasus Djoko TjandraMAKI akan ajukan gugatan praperadilan setelah Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan telah menghentikan supervisi perkara Djoko Tjandra. DjokoTjandra
Read more »
MAKI akan ajukan praperadilan terhadap KPK dalam kasus Djoko TjandraMasyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penghentian supervisi dan ...
Read more »
214 Koruptor Dapat Remisi, KPK Ingatkan Ada Syarat yang Harus DipenuhiKPK mengakui narapidana punya hak mendapat remisi, tapi ada syarat yang harus dipenuhi untuk memberikan remisi kepada koruptor.
Read more »
Anggota DPRD Jakarta Pertanyakan Ada Alat Berat Nganggur di Dekat KPK dan KemangKetua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan adanya alat berat yang tidak digunakan di sejumlah tempat.
Read more »
Dewas Diminta Awasi Tindak Lanjut Rekomendasi TWK oleh Pimpinan KPKPerwakilan 57 pegawai non-aktif Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku kepada Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Polhuk AdadiKompas YogiWistyo nikolausharbowo
Read more »
Ratusan Koruptor Dapat Remisi, Begini Respons KPKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara terkait 214 koruptor yang diberikan remisi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). KPK mengingatkan penanganan koruptor merupakan tanggung jawab bersama. KPK
Read more »