'UU ITE tidak akan dicabut, bunuh diri kalau kita mencabut UU ITE itu,' kata Menko Mahfud.
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan pemerintah tidak akan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika karena mencabut UU itu sama saja dengan bunuh diri.
Menurut dia, kesimpulan itu diambil setelah berdiskusi dengan sekitar 50 orang narasumber, antara lain, akademisi, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat, korban ITE, politikus, dan jurnalis.Menurut dia, UU ITE sangat penting dan harus ada, bahkan rasa kepentingan itu sudah lama muncul sehingga UU ini pertama kali dibuat pada 2008 atau 13 tahun yang lalu
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Baleg Buka Opsi Pembahasan Revisi UU ITE dalam Prolegnas 2021DPR juga memandang bahwa UU ITE perlu direvisi. Sebab, ada sejumlah pasal karet yang harus dihilangkan, karena berujung polemik di tengah masyarakat.
Read more »
Baleg tunggu pemerintah ajukan surat revisi UU ITEWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan Baleg DPR menunggu surat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait rencana pemerintah ...
Read more »
Pembahasan Revisi UU ITE Diharapkan Lebih CepatPolitikus Partai Golkar Meutya Hafid menilai masih memungkinkan apabila revisi UU ITE dimasukkan dalam Prolegnas 2021.
Read more »
Menkumham: Pasal di UU ITE Jangan Karet, Jangan MultitafsirPemerintah serius ingin merevisi sejumlah pasal yang multitafsir di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menkumham Yasonna Laoly kembali menegaskan keseriusan itu saat rapat dengan Komisi III DPR.
Read more »
Temui Wapres, Mahfud MD Laporkan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua BaratMahfud MD melaporkan persiapan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.
Read more »
Mahfud Md Lapor Kondisi Papua ke Ma'ruf Amin, Ini IsinyaMenko Polhukam Mahfud Md melaporkan kondisi Papua kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Read more »