DPR juga memandang bahwa UU ITE perlu direvisi. Sebab, ada sejumlah pasal karet yang harus dihilangkan, karena berujung polemik di tengah masyarakat.
BADAN Legislasi DPR RI membuka opsi untuk memprioritaskan pembahasan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke dalam Program Legislasi Nasional 2021.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Baleg dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya. Saat ini, DPR tengah menunggu surat dari Kementerian Hukum dan HAM terkait rencana memasukkan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. "Ada mekanisme evaluasi Prolegnas setengah tahun. Kami menunggu Kemenkumham, karena rencana memasukkan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas butuh dibahas dalam rapat kerja," ujar Willy di Kompleks Parlemen, Kamis .Menurut Willy, DPR terbuka dengan keinginan pemerintah untuk merevisi UU ITE. Proses pembahasan revisi UU ITE ditentukan lebih lanjut dalam evaluasi setengah tahun Prolegnas.Dalam hal ini, parlemen menilai UU ITE perlu dilakukan revisi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Baleg tunggu pemerintah ajukan surat revisi UU ITEWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan Baleg DPR menunggu surat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait rencana pemerintah ...
Read more »
SKB 3 Lembaga Jadi Pedoman Selama Masa Revisi UU ITEMenko Polhukam Mahfud MD mengatakan selain merevisi sejumlah pasal UU ITE, pemerintah juga membuat SKB tiga lembaga.
Read more »
Ini Isi 4 Pasal UU ITE yang Bakal Direvisi PemerintahHasil kajian memutuskan adanya revisi 4 pasal, penambahan pasal 46C, dan SKB tiga kementerian dan lembaga mengenai pedoman implementasi.
Read more »
Pemerintah Ajukan Revisi Terbatas UU ITE“Revisi terbatas UU ITE yang menyangkut substansi untuk menghilangkan multitafsir,” kata Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD
Read more »
Menanti Revisi 4 Pasal Karet UU ITE yang Menyulut DiskriminasiMenurut Mahfud, revisi terhadap empat pasal itu diambil dengan pertimbangan tidak mencabut secara keseluruhan beleid tersebut.
Read more »