Pemerintah bersama Komisi II DPR mengebut pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) pemekaran Provinsi Papua. pemekaranpapua
Tiga RUU tersebut, yakni RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan RUU pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
Setelah melakukan kunjungan kerja ke Papua dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat pada 24-26 Juni 2022, pemerintah bersama DPR menggelar rapat Panitia Kerja RUU Pemekaran Papua pada Senin . Baca Juga: Mewakili pemerintah, antara lain Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, Staf Ahli Menteri Bappenas Bidang Pembangunan Sektor Unggulan Infrastruktur, Pejabat Kemenkeu RI, Pejabat Kemenkumhan RI.
Seperti dilansir JPNN.com, Selasa , Rapat Panja 3 RUU pemekaran Papua itu dipimpin Ketua Komisi II DPR RI yang dihadiri para pimpinan dan anggota Komisi II DPR.Baca Juga: Rapat diawali dengan laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panitia Kerja yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang.
Bahtiar menjelaskan Rapat Panja RUU Pemekaran Provinsi Papua yang dilangsungkan pada Senin seusai kunjungan ke Papua menunjukkan keseriusan Komisi II DPR RI dan Pemerintah dalam membentuk 3 daerah otonom baru pemekaran Provinsi Papua.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi II DPR RI dan Pemerintah Jaring Aspirasi Masyarakat Papua Soal Tiga RUU DOBKunjungan kerja untuk menjaring aspirasi masyarakat dilakukan Komisi II DPR bersama pemerintah yang diwakili Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri.
Read more »
Ini Alasan DPR Ingin Sahkan RUU DOB Papua pada 30 Juni 2022Komisi II DPR RI berencana mengesahkan tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada Kamis (30/6) mendatang
Read more »
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Postur Makro Fiskal 2023Pendapatan negara itu meliputi penerimaan perpajakan yang disepakati 9,3%-10% terhadap PDB dari semula 9,3%-9,59%.
Read more »
DPR Bakal Kaji Penggunaan Ganja untuk MedisDPR akan berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak untuk melakukan kajian penggunaan cannabis sativa untuk pengobatan.
Read more »
DPR Bakal Bikin SOP Investasi BUMN, Hindari Potensi Konflik Kepentingan Seperti di GOTO | Market - Bisnis.comPanitia Kerja (Panja) Investasi DPR pada Perusahaan Digital akan menyusun rekomendasi berupa Standard Operational Procedure (SOP) guna mencegah terjadinya krisis moral (moral hazard) saat pembelian saham.
Read more »