Komisi II DPR RI berencana mengesahkan tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada Kamis (30/6) mendatang
JawaPos.com – Komisi II DPR RI berencana mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua pada Kamis mendatang. Pemekaran terhadap tiga wilayah di Papua itu dengan mengesahkan RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah.
“Saya ingin mengatakan pembahasan tentang pemekaran Papua ini bukan ujug-ujug, bukan buru-buru, bukan desak-desakan, ini tinggal pematangan akhir saja,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi II DPR RI dan Pemerintah Jaring Aspirasi Masyarakat Papua Soal Tiga RUU DOBKunjungan kerja untuk menjaring aspirasi masyarakat dilakukan Komisi II DPR bersama pemerintah yang diwakili Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri.
Read more »
Serap Aspirasi Masyarakat Papua Soal DOB, DPR: 2 Masalah MencuatAda dua masalah yang mencuat yakni terkait ibu kota Provinsi Papua Tengah dan keberadaan Kabupaten Pegunungan Bintang yang ingin tetap bergabung dengan Papua. pemekaranpapua
Read more »
RUU KIA: DPR Usulkan Sejumlah Poin Penting RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Suami - Grafis Tempo.coDPR telah menyelesaikan harmonisasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Rancangan itu jadi sorotan karena dinilai progresif bagi kepentingan perempuan.
Read more »
Komnas Perempuan Nilai RUU KIA Upaya Puan Wujudkan Generasi EmasKomnas Perempuan menilai langkah Ketua DPR Puan Maharani memperjuangkan RUU KIA dalam rangka menghadirkan generasi emas 2045.
Read more »
Aliansi Nasional Reformasi KUHP Tolak Pembahasan RUU KUHP Tanpa Partisipasi BermaknaJuru bicara Aliansi Nasional Reformasi KUHP Julius Ibrani kepada VOA, Jumat (24/6) menjelaskan pihaknya hingga saat ini belum menerima draf terbaru RUU KUHP yang disusun oleh pemerintah. Dia menambahkan ada banyak pasal bermasalah, bukan 14 pasal saja seperti yang diklaim oleh pemerintah. Dia...
Read more »
YLKI Soroti Tiga Hal dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah TanggaPenting bagi PRT untuk menghindari eksploitasi hingga standar gaji yang tidak jelas. Kondisi ini sejalan dengan tidak jelasnya standar kompetensi.
Read more »